Kebijakan DHE, Membuat Petani Sawit Menanggung Beban?

InfoSAWIT, JAKARTA – Kebijakan wajib simpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, menimbulkan dilema besar bagi industri kelapa sawit. Di satu sisi, aturan ini diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kekhawatiran mengemuka bahwa imbasnya justru akan terasa berat bagi pabrik pengolahan dan petani sawit kecil.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Presiden menegaskan langkah ini sebagai strategi penting menjaga ketahanan ekonomi. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan devisa ekspor dari sektor pertambangan (non-migas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan disimpan selama 12 bulan di bank nasional. Pemerintah memperkirakan kebijakan itu mampu menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS pada 2025, bahkan bisa lebih dari 100 miliar dolar jika berjalan penuh setahun.

Meski demikian, kebijakan ini tak ubahnya buah simalakama. Dunia usaha, terutama sektor sawit, harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang signifikan. Direktur PT Citra Borneo Utama Tbk. (CBUT), Ronny Hertantyo Raharjo, mengakui perpanjangan masa penahanan DHE dari tiga bulan menjadi dua belas bulan bukanlah perubahan kecil. “Untungnya, ada fleksibilitas. Dana dalam valuta asing bisa langsung dikonversi ke rupiah di bank yang sama, sehingga kebutuhan modal kerja tidak terlalu terganggu,” ujarnya saat Paparan Publik CBUT, Mei 2025.

BACA JUGA: Seruyan Sosialisasikan Perbup Perlindungan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kerja

Ronny juga membandingkan kondisi masa lalu, ketika devisa ditahan pembeli di luar negeri sehingga perusahaan kesulitan menutup biaya operasional. Kini, meski devisa tidak bebas keluar, opsi konversi langsung memberi ruang gerak. Namun ia menekankan, tidak semua perusahaan sawit punya kemampuan yang sama untuk beradaptasi. Ribuan pelaku usaha skala menengah dan kecil bisa jadi jauh lebih tertekan.

Kekhawatiran serupa juga disuarakan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Dewan Nasional SPKS, Mansuetus Darto, menilai kebijakan ini pada akhirnya akan menjalar ke tingkat paling bawah. “Petani kecil tidak mengekspor langsung. Mereka menjual buah ke koperasi, tengkulak, atau PKS. Tapi kalau eksportirnya terguncang, PKS juga ikut terguncang. Ujungnya, petani bisa kesulitan panen,” tegas Darto kepada InfoSAWIT.

BACA JUGA: Kementan Pastikan Kualitas Benih Unggul Padi Gogo dan Sawit di Kalbar

Kebijakan DHE menjadi persimpangan jalan. Antara menjaga kedaulatan ekonomi nasional atau memberi napas lebih longgar bagi pelaku usaha di lapangan. Yang jelas, jika tak diimbangi kebijakan pendukung, risiko terberat bisa jatuh di pundak petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit Indonesia. (T2)