Di Balik 1 Juta Hektare Sawit Sitaan, POPSI Tawarkan Skema Keadilan Bagi Petani

InfoSAWIT, JAKARTA – Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan dua aspirasi penting terkait tata kelola perkebunan sawit nasional, yakni soal kemitraan yang adil bagi petani dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Ketua POPSI, Mansuetus Darto, menegaskan bahwa pemerintah perlu segera menetapkan kebijakan pola kemitraan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan lahan sawit sitaan yang dikelola PT Agrinas. Saat ini, luas lahan sawit sitaan yang dikelola perusahaan tersebut tercatat mendekati 1 juta hektare, namun belum ada model kemitraan dengan petani sebagaimana lazimnya diterapkan di sektor perkebunan.

“Negara hadir melalui penyitaan sawit ilegal sebagai bentuk kemenangan rakyat atas praktik penguasaan yang merugikan banyak pihak. Namun negara tidak boleh menutup mata terhadap kondisi masyarakat sekitar yang masih miskin akibat kehilangan tanah,” tegas Darto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (2/9/2025).

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode II-Agustus 2025 Naik Rp. 67,1 per Kg

POPSI mengusulkan skema koperasi masyarakat mengelola 80% lahan, sementara PT Agrinas mendapat porsi 20%. Menurut POPSI, pola ini akan memperkuat posisi petani dalam rantai pasok sawit nasional, menciptakan tata kelola yang transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain kemitraan, POPSI juga menegaskan komitmen pada keberlanjutan lingkungan. Organisasi ini mendesak agar seluruh perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan lindung maupun konservasi segera dipulihkan melalui reforestasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan, mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi arah pembangunan berkelanjutan.

“Sawit adalah sumber penghidupan jutaan petani. Namun keberlanjutan tidak boleh dikorbankan. Kami meminta pemerintah bersikap tegas: bangun pola kemitraan yang adil bagi masyarakat, dan pulihkan hutan dari sawit ilegal dengan reforestasi,” ujar Darto.

BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Hadapi Jalan Terjal Menuju Sertifikasi Berkelanjutan

POPSI menilai, upaya tersebut bukan hanya memperkuat peran petani dan menjaga kedaulatan pangan serta energi, tetapi juga melindungi hutan sebagai penyangga kehidupan bangsa untuk generasi mendatang. (T2)