Petani Sawit Swadaya Hadapi Jalan Terjal Menuju Sertifikasi Berkelanjutan

InfoSAWIT, JAKARTA – Indonesia masih menjadi pemain utama dalam industri sawit dunia. Lebih dari 59 persen produksi global berasal dari negeri ini, dengan luasan perkebunan mencapai 16,38 juta hektare dan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebesar 45,5 juta ton per tahun. Menariknya, sekitar 41 persen dari total produksi itu disumbang oleh kebun swadaya milik 2,5 juta petani.

Namun, di balik kontribusi besar tersebut, petani sawit swadaya masih berjuang keras agar dapat memenuhi standar keberlanjutan. Sertifikasi seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) diakui menjadi pintu menuju pasar global. Sayangnya, jalan menuju sertifikasi tidak mudah bagi petani yang mengelola lahan secara mandiri.

Dilansir InfoSAWIT dari Fortasbi, Selasa (2/9/2025), sertifikasi diharapkan membuka akses pasar premium dengan harga lebih baik. Tetapi, biaya tinggi menjadi tantangan terbesar. Proses sertifikasi memerlukan investasi awal yang signifikan, mulai dari audit, pelatihan, hingga perbaikan infrastruktur kebun. Tidak hanya itu, petani juga dituntut menyiapkan dokumen administrasi lengkap seperti bukti kepemilikan lahan, peta kebun, hingga Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

BACA JUGA: Harga Referensi CPO Naik ke US$ 954,71/MT, Bea Keluar Ditahan di US$ 124/MT, PE Dikenakan 10%

Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan tenaga ahli, petani sawit swadaya harus berjuang sendiri memahami standar ketat yang mencakup aspek lingkungan, sosial, hingga kesejahteraan pekerja. Minimnya pendampingan teknis membuat proses ini semakin berat.

Akses Pasar Masih Terbatas

Selain kendala biaya, akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi hambatan. Banyak petani yang masih bergantung pada pengempul atau toke untuk menjual tandan buah segar (TBS), karena jarak ke pabrik pengolahan cukup jauh dan biaya transportasi tidak sedikit. Kondisi ini membuat posisi tawar petani semakin lemah.

Padahal, jika TBS bersertifikat mampu dijual langsung ke pabrik, petani berpeluang mendapatkan harga premium. Keterlibatan petani dalam penetapan harga di tingkat daerah pun menjadi penting agar mereka mendapat manfaat lebih besar dari upaya sertifikasi.

BACA JUGA: Dasbor Nasional Dituntut Jadi Pintu Ekspor Komoditas Berkelanjutan Indonesia

Para pemangku kepentingan diingatkan agar tidak tinggal diam. Pemerintah dan organisasi pendukung perlu hadir memberikan bantuan teknis maupun finansial untuk mempermudah petani swadaya mengakses sertifikasi. “Tanpa dukungan nyata, sulit membayangkan jutaan petani sawit swadaya bisa ikut mendorong industri sawit Indonesia menuju praktik yang lebih berkelanjutan,” catat pihak Fortasbi.

Dengan terobosan yang tepat, sertifikasi bukan lagi beban, melainkan peluang. Harapannya, semakin banyak petani swadaya yang mampu menembus pasar global dengan produk sawit berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. (T2)