Pupuk Subsidi Makin Murah, Sayangnya Sawit Rakyat Belum Dapat Jatah

Hasil pembenahan tata kelola pupuk disebut berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi sebesar 26 persen, dan meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia hingga Rp2,5 triliun pada 2026. Pemerintah juga menargetkan penambahan volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah membangun tujuh pabrik pupuk baru, lima di antaranya ditargetkan beroperasi sebelum 2029. Dengan beroperasinya pabrik baru ini, biaya produksi akan lebih efisien dan ketergantungan pada bahan baku impor bisa ditekan.

“Kebijakan ini bukan semata soal harga, tapi bukti keberpihakan negara kepada petani. Presiden menegaskan negara harus hadir di sawah, di kebun, dan di ladang,” tegas Amran.

 BACA JUGA: Impor Minyak Sawit Amerika Serikat Capai US$1,88 Miliar pada 2024, Indonesia Masih Pemasok Utama

 

Petani Sawit Belum Masuk Daftar Penerima Subsidi

Meski begitu, petani kelapa sawit belum bisa menikmati penurunan harga tersebut. Kementerian Pertanian melarang penggunaan pupuk subsidi untuk tanaman kelapa sawit, baik oleh petani maupun kios penyalur.

Saat ini petani sawit hanya diperbolehkan menggunakan pupuk non-subsidi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pada Bab III Peruntukan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi, Pasal 3 mencatat usaha tani subsektor perkebunan hanya untuk tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Lantas petani penerima subsidi wajib tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian).

BACA JUGA: SPKS Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Biodiesel B50, Jangan Jadikan Petani Sebagai Tumbal

Bagi jutaan petani sawit mandiri di Indonesia, kebijakan ini menjadi kabar yang kurang menggembirakan. Pasalnya, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat bergantung pada pemupukan teratur agar produktivitas tetap tinggi.

Dengan harga pupuk non-subsidi yang masih mahal, sebagian petani dikhawatirkan akan mengurangi dosis atau bahkan menunda pemupukan, yang pada akhirnya bisa menurunkan hasil panen. (T2)