Skandal Ekspor Turunan Sawit, Sebanyak 87 Kontainer Senilai Rp28,7 Miliar, dan Dugaan Manipulasi Dokumen

InfoSAWIT, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah (CPO) oleh salah satu perusahaan eksportir. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas berhasil mengamankan 87 kontainer berisi 1.802 ton fatty matter milik PT MMS, yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan ekspor.

Produk itu awalnya dilaporkan sebagai fatty matter, yakni turunan CPO yang tidak termasuk kategori wajib bea keluar (BK) dan tidak masuk daftar larangan terbatas (lartas) ekspor. Namun hasil pemeriksaan lebih lanjut mengungkap adanya ketidaksesuaian antara dokumen dan isi barang.

“Barang diberitahukan sebagai fatty matter kategori yang tidak dikenakan Bea Keluar dan tidak termasuk lartas ekspor. Namun hasil uji laboratorium Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) dan IPB menunjukkan bahwa produk tersebut merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi terkena Bea Keluar dan kewajiban ekspor,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun Tipis Pada Kamis (6/11), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat

Muatan senilai Rp28,7 miliar tersebut rencananya akan diekspor ke Tiongkok sebelum akhirnya dihentikan oleh petugas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Tidak berhenti di situ, DJBC juga tengah menelusuri dugaan pelanggaran serupa atas 200 kontainer dengan berat 4.700 ton senilai Rp63,5 miliar yang juga berada di Pelabuhan Tanjung Priok, serta 50 kontainer seberat 1.044 ton senilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan, Medan.

“Saat ini kami sedang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) terhadap PT MMS dan tiga perusahaan afiliasinya, yaitu PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN,” kata Djaka.

BACA JUGA: Astra Agro Perlihatkan Wajah Baru Perkebunan Sawit Berbasis Teknologi kepada Mahasiswa IPB

Menurutnya, hasil analisis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengindikasikan adanya potensi kerugian penerimaan negara akibat praktik underinvoicing, yakni perbedaan harga signifikan antara nilai yang dilaporkan dalam dokumen ekspor dengan nilai sebenarnya dari barang.

“Berdasarkan analisis DJP, ditemukan potensi kerugian pendapatan negara akibat perbedaan harga signifikan antara dokumen tertulis (fatty matter) dan barang sesungguhnya,” jelas Djaka.

Operasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan (melalui DJBC dan DJP) dengan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri yang difokuskan untuk memperketat pengawasan ekspor sektor sawit. Pemerintah berupaya menutup celah praktik manipulasi dokumen yang berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak tata niaga ekspor nasional.

BACA JUGA: Program Sawit Terampil Antar Petani Swadaya Aceh Raih Sertifikat RSPO di Kuala Lumpur

Langkah tegas ini, menurut Djaka, menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh pelaku usaha di sektor sawit mematuhi aturan ekspor yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran bea keluar dan ketentuan kepabeanan.

“Pemerintah akan terus memperkuat sinergi pengawasan lintas lembaga agar kegiatan ekspor produk sawit berjalan transparan, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional,” tegasnya. (T2)