Fortasbi Ungkap Beratnya Jalan Petani Sawit Menuju ISPO: Biaya Tinggi hingga Masalah Kawasan Hutan

InfoSAWIT, JAKARTA – Proses sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit rakyat masih menghadapi beragam tantangan di lapangan. Mulai dari biaya sertifikasi yang tinggi, keterbatasan pendampingan, hingga persoalan kebun yang masuk kawasan hutan. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembaruan ISPO yang digelar dan dihadiri InfoSAWIT, Senin (22/12/2025).

Manajer Komunikasi Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Alwan Ridha Ramdani, menegaskan bahwa seluruh anggota Fortasbi merupakan petani yang sudah mengantongi sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan ISPO. Sementara petani yang masih dalam proses audit atau menuju sertifikasi hanya mendapatkan pendampingan, namun belum menjadi anggota resmi.

“Anggota Fortasbi itu 100 persen sudah tersertifikasi. Kalau masih tahap audit, kami dampingi dulu. Setelah sertifikat keluar, baru bisa bergabung sebagai anggota. Jadi semuanya jelas,” ujar Alwan.

BACA JUGA: ISPO Harus Tegas, Sertifikasi Wajib Jelas dari Petani hingga Bahan Baku

Ia mengungkapkan, perjalanan menuju sertifikasi bukan perkara singkat. Prosesnya panjang dan berbiaya besar, mulai dari pembentukan kelembagaan petani, pendataan kebun, penataan administrasi, pelatihan, audit internal, hingga audit eksternal.

“Untuk mengajak petani bergabung saja kadang kami harus datang berkali-kali. Di beberapa daerah, kami bisa datang sampai belasan kali hanya untuk membentuk kelompok,” katanya.

Pada 2025, Fortasbi menargetkan penambahan sekitar 3.000 petani sawit tersertifikasi. Namun di lapangan, target tersebut dihadapkan pada realitas yang tidak mudah. Di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, luas kebun petani yang siap didaftarkan seringkali menyusut karena persoalan legalitas lahan.

BACA JUGA: Relokasi Humanis di Tesso Nilo Dimulai, Negara Hadir Jaga Hutan dan Kehidupan Warga

“Dari 13 ribu pendaftaran di E-STDB saat program percepatan ISPO 2024, hanya 4.000 yang terbit STDB nya. Kondisi ini membuat ISPO tidak bisa cepat, karena STDB menjadi menjadi syarat,” ungkap Alwan.

Ia menambahkan, sebagian besar petani tersebut merupakan transmigran yang lahannya dahulu diberikan oleh negara. Namun, ketika dilakukan verifikasi melalui sistem pemerintah, status lahan berubah menjadi kawasan hutan, sehingga harus dikeluarkan dari skema sertifikasi.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah masih banyaknya petani yang beroperasi secara individual dan belum tergabung dalam kelembagaan. Menurut Alwan, secara ekonomi, sawit dari petani individu tetap bisa dijual, sehingga insentif untuk bergabung dalam kelompok seringkali rendah.

BACA JUGA: Sumber Daya Manusia Sawit, Jadi Fondasi Indonesia Emas 2045

“Petani merasa sawitnya tetap laku dijual, mau ke PKS atau ke pengepul. Jadi mereka bertanya, apa untungnya masuk kelembagaan kalau prosesnya panjang dan ribet,” ujarnya.

Keterbatasan sumber daya pelatih juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam skema ISPO, pelatih utama harus berasal dari petani yang sudah tersertifikasi. Namun jumlahnya masih terbatas, terutama di daerah.