GAPKI Ungkap Penyebab Banyak Pengajuan PSR Kemitraan Gagal Verifikasi

Ia turut menyoroti proses verifikasi oleh SUCOFINDO yang dinilai terlalu rigid, terutama bagi kebun plasma yang seharusnya memiliki mekanisme lebih sederhana.

Untuk mempercepat realisasi PSR, GAPKI menyiapkan sejumlah strategi percepatan, mulai dari penguatan pemahaman regulasi, perencanaan program yang matang, hingga peningkatan sosialisasi kepada petani plasma secara bertahap.

Selain itu, digitalisasi dokumen petani dan lahan dinilai penting untuk mempermudah proses administrasi dan validasi data. GAPKI juga mendorong penguatan kemitraan strategis antara perusahaan, petani, pemerintah, dan lembaga pembiayaan.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Senin (18/5), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia menguat

“Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dalam setiap proses bisnis PSR agar hambatan yang muncul bisa segera diputuskan solusinya,” jelas Iqbal.

Dalam kesimpulannya, GAPKI menilai kemitraan dalam PSR bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, melainkan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, pekebun, serta kelembagaan pekebun.

GAPKI juga mengingatkan keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun dan PKS berbasis berondolan berpotensi merusak pola kemitraan yang selama ini dibangun.

Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih tepat agar pelaksanaan PSR dapat berjalan optimal. Sebab, masih terdapat kesenjangan cukup besar antara pendekatan administrasi keuangan negara dengan kondisi nyata yang dihadapi petani sawit di lapangan.

BACA JUGA: Empat Pekerja Luka, Belasan Barak Karyawan Perkebunan Sawit PT PPM Dirusak Massa

Menurut GAPKI, PSR sejatinya dapat menjadi momentum membangun kemitraan baru antara pekebun swadaya dan perusahaan, maupun menghidupkan kembali pola kemitraan yang sebelumnya sempat terputus. (T2)