PP 24 Ekspor SDA: Ketika Devisa Negara Berhadapan dengan Kepercayaan Pasar dan Nasib Petani Sawit

Jika ekspor melalui BUMN dianggap sebagai instrumen penting untuk mencegah under invoicing, mengapa terdapat ruang pengecualian? Bagaimana kriteria pemberian pengecualian ditetapkan? Siapa yang menentukan? Apakah perusahaan yang memperoleh pengecualian beserta alasan pemberiannya akan diumumkan kepada publik?

POPSI memandang mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementerian berpotensi membuka ruang lobi dan menciptakan ketidakpastian usaha. Dalam jangka panjang, kondisi semacam itu dapat mengganggu persepsi pasar terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.

Persoalan berikutnya menyangkut klaim mengenai penyelamatan devisa negara.

BACA JUGA: SPKS Desak Pemerintah Pertahankan Harga MINYAKITA, Usulkan Dana BPDP Digunakan untuk Menahan Kenaikan

PP ini dibangun dengan narasi besar untuk memperkuat devisa nasional. Namun hingga kini belum ada penjelasan yang terukur mengenai berapa tambahan devisa yang akan diperoleh dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut. Yang juga perlu dicermati, margin yang diperoleh BUMN ekspor tidak serta-merta identik dengan tambahan devisa negara.

Keduanya merupakan hal yang berbeda.

Karena itu, apabila alasan utama kebijakan ini adalah memperkuat devisa negara, maka pemerintah semestinya menyampaikan target yang ingin dicapai, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat secara luas. Transparansi semacam itu penting agar publik dapat menilai efektivitas kebijakan secara objektif.

BACA JUGA: Sawit Itu Hemat Air — Lalu Kenapa Sungai Kita Makin Parah?

Namun bagi sektor sawit, pertanyaan paling penting sesungguhnya berada di hilir rantai kebijakan: siapa yang pada akhirnya akan menanggung biaya dari seluruh perubahan tata kelola ini?

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa setiap tambahan biaya yang muncul dalam rantai perdagangan komoditas hampir selalu mengalir ke bawah. Dalam industri sawit, aliran biaya tersebut pada akhirnya sering bermuara pada harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

Jika margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar adalah berkurangnya harga TBS di tingkat petani. Di titik itu, tujuan memperkuat devisa negara berpotensi berbenturan dengan kesejahteraan jutaan keluarga petani sawit yang selama ini menjadi fondasi produksi nasional.

BACA JUGA: HIP Biodiesel Juni 2026 Naik Jadi Rp14.643 per Liter

Karena itu, sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh, pemerintah perlu memastikan bahwa petani tidak menjadi pihak yang menanggung konsekuensi terbesar dari perubahan sistem ekspor.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar regulasi baru, melainkan kejelasan mengenai bagaimana regulasi tersebut bekerja. Transparansi pembentukan harga, mekanisme pengawasan yang dapat diuji, kriteria pengecualian yang objektif, serta skema perlindungan petani yang konkret menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar.

Sebab dalam perdagangan komoditas global, kepercayaan pasar dibangun bukan oleh kewenangan, melainkan oleh keterbukaan. Dan dalam industri sawit, keberlanjutan kebijakan pada akhirnya akan diukur dari satu hal yang paling nyata: apakah petani memperoleh manfaat atau justru menanggung beban baru. (*)

Penulis: Mansuetus Darto /Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI)

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.