Satgas Pangan Polri Selidiki Dugaan Kartel Harga TBS Sawit, Ratusan Perusahaan Jadi Perhatian

InfoSAWIT, JAKARTA – Satgas Pangan Polri mulai mengusut dugaan praktik kartel dan persekongkolan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menyusul anomali penurunan harga di tingkat petani yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan pasar global.

Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan adanya penurunan harga TBS di sejumlah daerah meskipun harga minyak sawit mentah (CPO) dunia menunjukkan tren menguat, bersamaan dengan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang seharusnya memberikan sentimen positif bagi industri sawit nasional.

Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Ade Simanjuntak, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

BACA JUGA: SPKS Aceh Siap Dampingi Polda Usut PKS dan Tengkulak yang Beli TBS Sawit di Bawah Harga Resmi

“Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Ade dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, asosiasi petani sawit, Satgas Pangan Polri, hingga jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda dari 25 provinsi sentra sawit di Indonesia.

Menurut Ade, fenomena turunnya harga TBS di tengah kenaikan harga CPO dunia menjadi indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh. Satgas Pangan Polri, kata dia, mendukung penuh upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan tata niaga sawit sekaligus melindungi kepentingan petani.

BACA JUGA: SISKA: Potensi Besar, Realitas yang Tertahan

Ia menegaskan, aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani maupun mengganggu iklim usaha yang sehat.

“Kami tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan kondisi yang tidak wajar. Menurutnya, secara fundamental tidak ada alasan harga TBS mengalami pelemahan ketika harga CPO dunia dan kurs dolar justru bergerak naik.

BACA JUGA: Mentan Amran Minta Harga TBS Sawit Naik, Siap Turun Langsung Awasi Kepatuhan Perusahaan

Amran menegaskan pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan pendapatan dari komoditas strategis tersebut.

“Perintah Bapak Presiden jelas, bela petani. Harga TBS harus kembali seperti semula. Bahkan seharusnya berpotensi naik karena harga CPO dunia meningkat dan nilai tukar dolar menguat. Tidak ada alasan harga TBS justru turun,” kata Amran.

Berdasarkan pemantauan Kementerian Pertanian, sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit dari total sekitar 1.900 perusahaan yang beroperasi di Indonesia tercatat belum menyesuaikan harga TBS sesuai kondisi pasar. Data perusahaan-perusahaan tersebut akan diserahkan kepada aparat kepolisian dan Satgas Pangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.