Industri Sawit Hadapi Tantangan EUDR, Pabrik Sawit Tanpa Kebun Dinilai Berisiko pada Kepatuhan dan Keberlanjutan

InfoSAWIT, JAKARTA – Implementasi standar keberlanjutan global yang semakin ketat menempatkan aspek keterlacakan pasokan sebagai salah satu faktor utama dalam perdagangan minyak sawit dunia. Di tengah perubahan tersebut, keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) non-konvensional (tanpa kebun) dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi upaya memperkuat reputasi sawit Indonesia.

Disadur dari tulisan Dr Veritia, Peneliti Ekonomi & Manajemen Sawit Universitas Pamulang (Unpam) dan Pemimpin Redaksi Kabar SDGs, industri sawit nasional saat ini menghadapi tuntutan kepatuhan yang semakin kompleks, baik dari regulasi dalam negeri maupun pasar ekspor.

Perusahaan perkebunan dan PKS konvensional diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari dokumen lingkungan, sistem pengelolaan limbah, ketenagakerjaan, sertifikasi keberlanjutan, hingga implementasi prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation).

BACA JUGA: B50 Resmi Dimulai 1 Juli 2026, Biodiesel Sawit Diproyeksi Dongkrak Nilai Industri Rp24,68 Triliun

Selain itu, pasar internasional juga terus memperketat aturan terkait keterlacakan bahan baku. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mewajibkan pelaku usaha mampu menunjukkan asal-usul komoditas hingga tingkat kebun.

Menurut Dr Veritia, tantangan muncul ketika sebagian rantai pasok sawit masih berada dalam area yang sulit ditelusuri. Keberadaan PKS tanpa kebun dan fasilitas pengolahan berbasis berondolan dinilai berpotensi menciptakan titik rawan dalam sistem keterlacakan apabila tidak diatur dengan standar yang sama.

Pasokan yang tidak memiliki identitas jelas, tidak terdokumentasi dengan baik, atau belum terhubung dengan sistem pemetaan kebun dapat menjadi hambatan bagi upaya memenuhi standar perdagangan global.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Jumat (26/6), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menguat

Kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketimpangan di antara pelaku usaha. Di satu sisi, perusahaan yang memenuhi berbagai kewajiban regulasi harus menanggung biaya kepatuhan yang terus meningkat. Di sisi lain, pelaku usaha yang beroperasi di luar pengawasan ketat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Padahal, menurutnya, arah pasar global justru bergerak menuju transparansi penuh dan verifikasi rantai pasok yang semakin rinci.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Dr Veritia menilai pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar pembatasan usaha, melainkan penegakan aturan yang setara bagi seluruh pelaku industri.

BACA JUGA: Pertanian Regeneratif Petani Sawit Swadaya Berpotensi Turunkan Emisi Karbon

Standar lingkungan, legalitas usaha, tata niaga, metrologi, hingga kewajiban kemitraan perlu diterapkan secara konsisten. Selain itu, program pembinaan pemasok, peningkatan keamanan kebun, penguatan sertifikasi keberlanjutan, serta percepatan Traceability to Plantation hingga tingkat tertinggi perlu terus didorong.

Dengan sistem keterlacakan yang semakin kuat, Indonesia berpeluang memperluas akses ke rantai pasok global yang mengutamakan produk berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

“Perdebatan mengenai pabrik sawit tanpa kebun dan pengolahan berbasis berondolan pada dasarnya merupakan perdebatan mengenai masa depan tata kelola industri sawit Indonesia,” tulis Dr Veritia.

BACA JUGA: FORTASBI Angkat Peran Petani Sawit dalam Pengurangan Emisi dan Perlindungan Hutan

Menurutnya, industri sawit nasional memerlukan keseimbangan antara keterbukaan usaha dan kepastian aturan agar keberlanjutan, daya saing, serta reputasi sawit Indonesia tetap terjaga di pasar dunia. (T2)