PTPN IV PalmCo: Riset Sawit Harus Menjawab Kebutuhan Industri dan Petani di Tengah Tantangan B50

InfoSAWIT, JAKARTA – Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo, Jatmiko Krisna Santosa, menegaskan bahwa industri kelapa sawit nasional tengah menghadapi paradoks besar. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan hilirisasi dan penguatan ketahanan energi melalui implementasi biodiesel B50, namun di sisi lain sektor sawit tetap dituntut menjaga daya saing ekspor di tengah meningkatnya biaya produksi dan persaingan minyak nabati global.

Berbicara dalam Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) 2026, dihadiri InfoSAWIT, Senin (20/7/2026), Jatmiko mengatakan kebijakan hilirisasi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas kebun serta penguatan riset yang mampu menjawab kebutuhan industri.

Menurutnya, implementasi program B50 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan bahan baku minyak sawit hingga sekitar 4 juta ton per tahun. Kondisi ini berpotensi mengurangi volume ekspor CPO sekaligus mendorong kenaikan harga minyak sawit di pasar.

BACA JUGA: Pemerintah Evaluasi Dampak B50, Dana BPDP Dipastikan Cukup Dukung Biodiesel hingga Peremajaan Sawit

Meski demikian, Jatmiko mengingatkan bahwa kenaikan harga dalam jangka pendek juga dapat memicu negara-negara subtropis mempercepat pengembangan minyak nabati alternatif, seperti minyak kanola. Jika hal tersebut terjadi, persaingan di pasar global akan semakin ketat sehingga Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan tingginya harga komoditas.

Ia menilai tantangan industri sawit tidak hanya berasal dari pasar internasional, tetapi juga dari dalam negeri. Biaya pupuk yang terus meningkat, kenaikan biaya tenaga kerja, hingga produktivitas kebun yang belum optimal menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Jatmiko menegaskan bahwa riset sawit harus lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata di lapangan. Penelitian tidak cukup hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi harus mampu diterapkan secara luas oleh perusahaan maupun petani sehingga menciptakan nilai tambah bagi industri.

BACA JUGA: BPDP: Riset Sawit Harus Berujung pada Inovasi yang Diterapkan Petani dan Industri

Dalam paparannya, PalmCo mengidentifikasi sejumlah hambatan utama pada perkebunan rakyat, antara lain penggunaan bibit yang tidak bersertifikat atau berkualitas rendah, keterbatasan akses pembiayaan, persoalan legalitas lahan, lemahnya sistem ketertelusuran (traceability) dan sertifikasi, serta belum optimalnya penerapan praktik budidaya sesuai rekomendasi hasil penelitian.

Sementara pada sisi korporasi, tantangan yang masih dihadapi meliputi penyempurnaan aspek legal aset, penguatan diplomasi sawit di pasar internasional, penyusunan sistem harga referensi ekspor yang lebih memberikan kepastian, segmentasi pasar berdasarkan standar keberlanjutan, hingga percepatan implementasi hasil riset untuk meningkatkan penciptaan nilai (value creation).

Lebih lanjut, Jatmiko juga menyoroti pentingnya penguatan sistem sertifikasi dan pengawasan agar produk sawit Indonesia memiliki tingkat keterlacakan yang semakin baik. Menurutnya, sistem audit dan verifikasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk sawit nasional.

BACA JUGA: Dugaan Tumpang Tindih HGU Sawit dengan Lahan Transmigrasi di Lahat Diselidiki, Kementerian Transmigrasi Gandeng ATR/BPN

“Riset harus menjadi solusi nyata bagi industri dan petani. Implementasi hasil penelitian secara masif akan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan industri sawit Indonesia,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara peneliti, pelaku usaha, pemerintah, dan petani, PalmCo optimistis industri sawit nasional mampu menjawab tantangan hilirisasi sekaligus mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. (T2)