Ekspor Satu Pintu Diminta Transparan
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan BUMN, Ida turut menyoroti rencana pelaksanaan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ia menyatakan dukungan terhadap upaya pembenahan tata kelola ekspor sawit. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan tambahan biaya dalam rantai perdagangan.
“Kami mendukung pembenahan tata kelola ekspor sawit. Namun, jangan sampai muncul margin atau biaya baru dalam rantai ekspor yang akhirnya dibebankan kepada petani lewat harga TBS yang lebih rendah,” ujarnya.
BACA JUGA: GAPKI Minta Penanganan Kasus Kebakaran Lahan Sawit Berdasarkan Verifikasi dan Proses Hukum
Ida memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal persoalan tersebut melalui rapat bersama mitra kerja, termasuk Kementerian Perdagangan.
Menurutnya, kebijakan harga dan ekspor sawit harus mempertimbangkan kepentingan jutaan petani sawit rakyat yang menjadi salah satu penopang utama industri kelapa sawit nasional. (T2)

















