Perbandingan tersebut digunakan untuk menyoroti apa yang dinilainya sebagai ketidakseimbangan penerapan standar uji tuntas di tingkat internasional.
“Petani kecil harus melakukan geolokasi lahan dua hektarenya, sementara rudal jelajah tidak mengajukan pernyataan uji tuntas apa pun,” katanya.
Minta uji tuntas berlaku untuk semua pihak
Di akhir paparannya, Arif Havas menyerukan agar prinsip due diligence tidak hanya dibebankan kepada petani dan perusahaan perkebunan. Menurutnya, bank, organisasi masyarakat sipil, hingga regulator juga perlu menerapkan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban atas aktivitas masing-masing.
Petani harus bertanggung jawab atas pengelolaan lahannya, perbankan atas portofolio pembiayaannya, organisasi kampanye atas sumber pendanaannya, serta regulator atas kebijakan dan pengecualian yang diterapkan.
Ia menilai kesetaraan penerapan standar menjadi hal mendasar untuk memastikan kebijakan keberlanjutan tidak berubah menjadi instrumen diskriminasi terhadap negara produsen.
“Jika tidak berlaku untuk semua, itu bukan uji tuntas. Itu diskriminasi,” tegas Arif Havas.
BACA JUGA: GAPKI Minta Regulasi Sawit Stabil, Kepastian B50 dan Akses Pasar Global Jadi Kunci 2027
Pernyataan tersebut menempatkan perlindungan petani kecil sebagai salah satu isu penting dalam diplomasi sawit Indonesia. Di tengah meningkatnya tuntutan keberlanjutan dan perubahan kebijakan perdagangan global, tantangan Indonesia bukan hanya mempertahankan akses pasar, tetapi juga memastikan jutaan petani sawit tidak tersisih akibat persyaratan yang sulit mereka penuhi. (T2)

















