InfoSAWIT, JAKARTA – Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menunda rencana pengenaan biaya layanan (service fee) terhadap ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Desakan tersebut muncul di tengah tekanan terhadap pekebun rakyat akibat penurunan produktivitas kebun dan melemahnya harga tandan buah segar (TBS) di sejumlah daerah.
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai rencana penerapan biaya baru tersebut tidak tepat apabila diberlakukan ketika kondisi ekonomi pekebun belum pulih. Menurutnya, dampak El Niño telah menekan produksi di sejumlah wilayah, dengan perkiraan penurunan produktivitas mencapai 10–15%.
Penurunan produksi membuat volume TBS yang dapat dijual petani berkurang. Pada saat bersamaan, harga TBS di sejumlah daerah juga menunjukkan pelemahan.
BACA JUGA: Konflik Gajah Sumatera di Bener Meriah Meluas, Pemkab Evaluasi Parit Perkebunan Sawit
Di Sumatera Utara, harga TBS di 15 kabupaten penghasil pada pertengahan November berada pada kisaran Rp2.650–Rp3.400 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp2.650 per kilogram.
Sementara itu, harga TBS mitra plasma Kalimantan Barat periode II November turun menjadi Rp3.440,93 per kilogram dari sebelumnya Rp3.484,85 per kilogram. Di Riau, harga TBS mitra swadaya untuk kelompok umur sembilan tahun juga turun menjadi Rp3.719,99 per kilogram pada periode 11–17 November 2026.
“Petani sedang menghadapi tekanan dari dua sisi. Produktivitas kebun menurun akibat El Niño, sementara harga TBS di sejumlah daerah juga mengalami pelemahan,” ujar Darto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Selasa (17/11/2026).
BACA JUGA: Ida Fauziyah Minta Pemerintah Jaga Harga TBS Petani di Tengah Penurunan HR CPO November 2026
Transparansi Biaya Jadi Sorotan
Sebelumnya, Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali menyampaikan bahwa biaya layanan ekspor melalui platform DSI diperkirakan berada di bawah US$1 per ton. Besaran finalnya direncanakan diumumkan pada Desember 2026, menjelang penerapan sistem pada 1 Januari 2027.
POPSI mempertanyakan dasar pengenaan biaya tersebut, mengingat industri sawit telah menanggung sejumlah kewajiban fiskal, termasuk Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK).
Darto meminta DSI menjelaskan secara terbuka komponen layanan, dasar perhitungan tarif, penggunaan dana, hingga mekanisme audit dan pertanggungjawabannya. Ia juga mendorong agar pembiayaan sistem tata kelola ekspor dikaji melalui penerimaan negara yang sudah tersedia, termasuk Bea Keluar melalui mekanisme APBN.
BACA JUGA: Wamenlu Arif Havas: Tekanan Terhadap Sawit Sama Dengan Serangan Terhadap Petani Kecil
Selain itu, POPSI meminta penetapan tarif melibatkan para pemangku kepentingan, bukan hanya menjadi keputusan internal perusahaan dan pemegang saham.
Penerapan Diminta Menunggu Pemulihan
POPSI secara khusus meminta penerapan service fee ditunda sampai dampak El Niño mereda, produktivitas perkebunan mulai pulih, dan kondisi ekonomi pekebun membaik.
Darto menegaskan, pihaknya tidak menolak pembenahan transparansi dan tata kelola ekspor. Namun, kebijakan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh rantai pasok, tanpa menambah beban biaya yang berpotensi menekan produsen di tingkat hulu.
BACA JUGA: Bappenas Dorong Transformasi Sawit Indonesia, Produktivitas Petani dan Hilirisasi Jadi Prioritas
“Kebijakan publik harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat yang terdampak,” tegasnya. (T2)
