InfoSAWIT, JAKARTA – Tingginya pergantian tenaga kerja pada posisi asisten perkebunan sawit tidak cukup diatasi melalui kebijakan kenaikan upah. Perusahaan perlu membangun strategi retensi yang lebih menyeluruh dengan memperkuat kompetensi, keterikatan pekerja, serta tata kelola sumber daya manusia.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama penelitian berjudul “Memperkuat Retensi Asisten Perkebunan Sawit Melalui Kompetensi dan Keterikatan Pekerja” yang dilakukan Tim Riset Universitas Pamulang (UNPAM) bersama Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil (WISPO).
Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian di Jakarta, Jumat (20/11/2026), dihadiri InfoSAWIT, Ketua Tim Peneliti, Dr. Veritia, menjelaskan bahwa retensi asisten perkebunan perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan tata kelola perusahaan.
BACA JUGA: Anggota DPRD Pesisir Selatan Adukan Lima PKS, Petani Sawit Swadaya Diduga Rugi Rp44 Miliar per Bulan
Menurutnya, kompetensi menjadi titik masuk paling kuat dalam upaya mempertahankan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Pendekatan tersebut dinilai perlu disertai penguatan keterikatan pekerja agar asisten tidak hanya mampu menjalankan tugasnya, tetapi juga memiliki dorongan untuk bertahan dan berkembang bersama perusahaan.
Tantangan retensi pada posisi asisten perkebunan selama ini berkaitan dengan karakteristik pekerjaan yang menuntut tanggung jawab besar. Asisten harus mengelola operasional harian, memastikan pencapaian target produksi, sekaligus mengawasi tenaga kerja di lapangan. Tekanan pekerjaan, penempatan di wilayah terpencil, serta tuntutan penguasaan kemampuan teknis dan manajerial turut menjadi persoalan dalam pengelolaan SDM perkebunan.
Dr. Veritia menjelaskan, penelitian tersebut juga mendorong pengujian praktik retensi, indikator keberhasilan, serta bentuk dukungan yang dapat diterapkan perusahaan, khususnya perusahaan berskala kecil.
BACA JUGA: Retensi Asisten Perkebunan Sawit Jadi Tantangan Strategis Pengelolaan SDM
“Praktik retensi, indikator dan dukungan bagi perusahaan kecil diuji dahulu dengan evaluasi sebelum dan sesudahnya guna dijadikan standar,” jelasnya.
Pendekatan evaluasi sebelum dan sesudah penerapan menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas strategi retensi yang dijalankan. Dengan demikian, perusahaan memiliki dasar untuk menilai apakah program yang diterapkan benar-benar memberikan dampak terhadap keberlangsungan tenaga kerja.
Masukan bagi Pemerintah dan Dunia Usaha
Penelitian yang didukung pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah maupun pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 20–26 November 2026 Turun Rp62,31 per Kg
Dr. Veritia menyebut, hasil penelitian ditujukan kepada sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pertanian. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan pengembangan tenaga kerja dan pengelolaan SDM di sektor perkebunan.
Sementara bagi dunia usaha, penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam menyusun strategi manajemen HRD. Organisasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menjadi pihak yang dinilai dapat memanfaatkan hasil kajian tersebut.
“Bagi dunia usaha terkait, seperti GAPKI dan APINDO, penelitian ini bisa membantu usaha melalui strategi manajemen HRD,” ujarnya.
Melalui penelitian ini, penguatan retensi asisten perkebunan diharapkan tidak lagi dipandang sebatas persoalan kompensasi. Pengembangan kompetensi, keterikatan pekerja, serta penerapan praktik pengelolaan SDM yang terukur menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan tenaga kerja dan mendukung kinerja operasional perusahaan sawit. (T1)


















