Komisi VII Minta PT SMART Berikan Data Konkret Luasan Lahan Sawit dan Jumlah Produksi

InfoSAWIT, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menekankan, Komisi VII DPR RI meminta kepada anak perusahaan PT Sinarmas Agro Resource and Technology (SMART) Tbk di wilayah Riau untuk memberikan data yang konkret terkait dengan luasan lahan dan jumlah produksi minyak sawit yang dihasilkan.

“PT SMART, itu (berbasis) kelapa sawit yang memicu juga sekarang dengan harga minyak goreng naik. Kembali lagi kepada lahan juga apa yang mereka lakukan. Lahan ini dari yang kata mereka itu 83.000 (hektare), dimana 51.000 hektare adalah intinya, kemudian 32.000 hektare adalah plasma. Apakah benar produksi itu apa benar? Nah ini kita minta data, tadi tidak terjawab, data yang konkret yang kita butuhkan,” ungkap Dony usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Pekanbaru, Riau, Kamis (20/1/2022).

Seperti dilansir di laman resmi DPR RI, kata Dony, data konkret luas lahan dan jumlah produksi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, politisi PDI-Perjuangan ini menyesalkan direksi anak perusahaan PT SMART Tbk yang ada di wilayah Riau tidak dapat memberikan data yang konkret dalam kunjungan tersebut.

BACA JUGA : Uni Eropa Mesti Pertimbangkan Petani Sawit Dalam Kebijakan EUDR

“Kembali lagi untuk pendapatan negara, negara dapat apa dan apa yang diterima oleh rakyat. Nah ini selanjutnya target ini yang kita minta dan tadi tidak terjawab. Jujur perwakilan dari PT SMART ini tidak dapat menjawab secara konkret, ini yang sungguh kita sesalkan sebenarnya. Jadi kita minta juga PT SMART bisa menjawab (dan) memberi masukan sebagai bahan kita, kalau tidak nanti kita bawa ke sidang ke RDP di DPR nanti, karena kembali lagi ini kita targetnya adalah pendapatan negara,” tutur Dony.

Lebih lanjut tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat XI, bahwa DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) akan terus mendorong dan mengawasi pendapatan negara. “Kita kan di DPR hari ini ada Panja PPN, pendapatan negara ini harus kita kejar karena negara kita butuh dari mana kita bisa ambil dana yang seharusnya masuk ke pemerintah seharusnya masuk negara. (Pendapatan negara yang) tidak diterima oleh negara hari ini, ini yang kita kejar hari ini,” tandas dia. (T2)