DPR: Implementasi B50 Perkuat Hilirisasi Sawit, Ketersediaan CPO Harus Tetap Dijaga

InfoSAWIT, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati menegaskan implementasi program biodiesel B50 berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri sawit Indonesia.

Menurut Endang, kebijakan mandatory B50 menunjukkan bahwa komoditas sawit tidak hanya berperan sebagai andalan ekspor, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Karena itu, pelaksanaan program tersebut perlu mendapat dukungan penuh dengan tetap memastikan ketersediaan pasokan CPO nasional.

“Kami mendukung penuh implementasi mandatory B50 yang ditopang penggunaan minyak sawit (CPO). Namun, Kementerian Pertanian juga harus memperhatikan ketersediaan CPO nasional,” ujar Endang dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) lalu.

BACA JUGA: Produksi Sawit Turun pada Mei 2026, GAPKI: Stok CPO Nasional Justru Naik Jadi 3,04 Juta Ton

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan, keberhasilan program B50 harus diimbangi dengan perencanaan pasokan bahan baku yang matang. Pasalnya, peningkatan kebutuhan CPO untuk sektor energi diperkirakan akan mendorong konsumsi domestik dalam jumlah signifikan.

Berdasarkan proyeksi, implementasi B50 berpotensi meningkatkan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) dari sekitar Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun. Selain itu, konsumsi CPO di dalam negeri diperkirakan bertambah sekitar 1–2 juta ton per tahun, yang pada akhirnya dapat memperketat pasokan ekspor sekaligus menopang harga CPO di tingkat global.

Meski demikian, Endang menilai pemerintah perlu mengantisipasi berbagai tantangan yang muncul, mulai dari proyeksi kebutuhan CPO jangka panjang hingga kesiapan infrastruktur distribusi biodiesel di seluruh wilayah Indonesia.

BACA JUGA: Produksi Sawit Turun pada Mei 2026, GAPKI: Stok CPO Nasional Justru Naik Jadi 3,04 Juta Ton

“Proyeksi kebutuhan CPO ke depan juga harus diperhatikan. Selain itu, kesiapan infrastruktur dan potensi distribusi nasional menjadi hal yang sangat penting. Penggunaan CPO untuk B50 juga harus dipastikan tidak berdampak pada kenaikan harga pangan nasional, khususnya minyak goreng,” tegasnya.

Program B50 sendiri dinilai menjadi salah satu katalis struktural paling positif bagi industri sawit nasional dalam beberapa tahun terakhir. Selain memperbesar serapan domestik, kebijakan tersebut juga diyakini mampu memperkuat hilirisasi, mengurangi tekanan kelebihan pasokan (oversupply), serta menjaga stabilitas harga CPO.

Dengan meningkatnya pemanfaatan CPO di dalam negeri, stok nasional diperkirakan akan lebih terkendali sehingga industri sawit memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mendukung ketahanan energi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. (T2)