Petani Pertanyakan Kebijakan DMO-DPO

InfoSAWIT – Apakah layak Negara memberlakukan DMO-DPO dan Pungutan Non Pajak yang sebagian besar untuk program Subsidi Biodiesel dan Subsidi Minyak Goreng itu dibebankan kepada jutaan petani sawit miskin?

Bukankah tidak sebaiknya beban dan pungutan itu dilakukan di hulu untuk dibebankan kepada  pemilik puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar lahan HGU yang telah difasilitasi Negara untuk Pengusaha? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Saya dan ada banyak orang2 berpendidikan tinggi telah memilih jalan hidup menjadi petani sawit. Namun mata pencaharian kami kini telah rusak karena dampak kebijakan Bapak dan jajaran Kabinet terkait yang Bapak tugasi. 

Negara dibawah kekuasaan Bapak Presiden melakukannya disaat kami petani sawit memasuki siklus panen raya. Harga kami anjlok dari 3.500 menjadi 1.500an sampai sekarang. Padahal harga TBS di Negara tetangga terus merangkak sampai Rp 5.000,-/kg, kami hanya menerima sepertiga harga. Anjlok bukan karena harga anjlok, tapi karena kebijakan yang Bapak sudah tahu akan berdampak buruk bagi petani sawit, tetapi tetap Bapak lakukan. Bapak sangat kejam pada petani sawit.

BACA JUGA :

• Viral, Petani Sawit Surati Presiden Joko Widodo
• JPSN Tuntut Pemerintah Normalisasi Rantai Pasar Minyak Sawit, Cabut DMO-DPO, FO

Disaat siklus panen raya ini hasil panen kami bisa sangat memuaskan karena perawatan dan pemupukan yang kami lakukan sangat maksimal, sebab didukung cuaca hujan yang cukup sepanjang tahun. Dan kami mengeluarkan modal yg sangat besar diluar biasanya karena harga semua jenis pupuk sudah melonjak bahkan mendekati 300% dari harga normal. Tapi Bapak telah membuat kami seperti disambar petir disiang bolong. Kami yang lagi memasuki siklus panen raya harus menjual hasil panen kami seharga 10 tahun lalu. Kerja keras, modal dan pengetahuan yang kami harapkan bersama berkat Tuhan yang kami dapatkan, terampas oleh penindasan dan kekuasaan. Semua ini terjadi karena Bapak menutup kran ekspor tanpa mempedulikan dampaknya kepada kami petani. 

Kran ekspor Bapak buka, tapi aturan dibuat berat dan rumit sehingga menghambat ekspor. Petani sudah sangat terbeban. Ini akan berdampak buruk pada kemampuan petani dalam perawatan dan pemupukan selanjutnya. Akan berdampak pada hasil panen berikutnya dan berdampak buruk pada kesehatan tanaman kami dimasa mendatang. 

Saya sangat heran bagaimana logika dibangun sehingga Petani Sawit miskin  menanggung beban untuk subsidi biodiesel dan minyak goreng. Tapi ini kenyataan dari kebijakan yang sekarang dijalankan oleh Negara lewat DMO-DPO dan Pungutan Non Pajak oleh BPDPKS di hilir.

Kalaupun Negara mengumpulkan Dana Sawit untuk segala macam kepentingan lewat BPDPKS, bukankah selayaknya dikumpulkan hanya dari para pemilik perkebunan puluhan bahkan ratusan ribu hektar HGU yang telah difasilitasi Negara? Atau ditambah dari para Pekebun ratusan dan ribuan hektar yang selama ini tidak memiliki IUP dan HGU? 

Saya mengikuti perkembangan dibawah jajaran Bapak terkait masalah sawit, tapi saya melihat akar masalah yang kami hadapi belum tersentuh. Segala bentuk revisi peraturan yang dibuat belum bisa jadi jalan terang memulihkan harga TBS Petani. Ini baru bisa tuntas jika DMO-DPO dan Pungutan Non Pajak oleh BPDPKS dilakukan di hulu berbasis HGU. 

Jika pungutan tetap di hilir seperti yang sekarang dilakukan, kami petani sawit dihulu akan selamanya menjadi korban pemikul beban DPO-DMO dan Pungutan Non Pajak. BPDPKS itu selazimnya mengenakan pungutannya di hulu kepada Perusahaan pemilik HGU. 

Sebagian besar petani sawit adalah ekonomi lemah dan masyarakat miskin, tapi selama ini petani miskin telah menjadi pemikul beban subsidi biodiesel dan minyak goreng dari beban DMO-DPO dan Pungutan BPDPKS Program Negara. Ini realita yang sangat ironis Pak Presiden.

Semoga Bapak Presiden marah membaca apa yang saya sampaikan ini, karena saya yakin amarah Bapak Presiden akan menjadi jalan memperbaiki akar masalah, sehingga jutaan masyarakat petani sawit miskin akan terbebas dari aturan yang selama ini menurutku salah konsep.

Salam hormat saya untuk Bapak Presiden, semoga tetap kuat memikirkan persoalan2 dalam bangsa ini 

Soaduon Edo Sitorus 

Petani Sawit

081364410591