Pemerintah Mesti Bijak Saat Melempar Isu Pekerja Anak di Sektor Sawit

InfoSAWIT,  JAKARTA –  Belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam memperingati hari anak, telah mengeluarkan komitmennya dalam menertiban pekerja anak, salah satunya di sektor perkebunan  kelapa sawit.

Bahkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia, berkomitmen bakal memfasilitasi 287 perusahaan perkebunan kelapa sawit di 7 Provinsi, guna pencanangan perusahaan perkebunan kelapa sawit terbebas dari pekerja anak.

Diungkapkan Sekretaris Wilayah DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Aceh, Fadhli Ali, meminta pemerintah untuk bersikap bijak dan hati-hati dalam penggunaan isu pekerja anak di perkebunan kelapa sawit.

Sebab baginya isu itu sungguh tidak logis. Kata dia, tak ada untungnya bagi perusahaan sawit mempekerjakan anak-anak di perusahaan mereka. Ia juga sangat meragukan tingkat produktivitas anak-anak dibandingkan orang dewasa.

Fadhli yakin pihak perusahaan pun bakal dilaporkan ke aparat hukum jika mempekerjakan atau melakukan kerja paksa terhadap anak. “Misalnya anak-anak buruh pekerja perusahaan perkebunan sawit dipaksa bekerja, juga tidak mungkin pasti akan ada laporan kerja paksa. Apakah itu mungkin?” tanya Fadhli kepada InfoSAWIT, Senin (25/7/2022).

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk jeli membedakan antara anak-anak yang tinggal di perkebunan sawit dengan isu pekerja anak.

“Tapi jika ada anak-anak yang tinggal di sekitar atau dalam kebun milik perusahaan sudah tidak memiliki ayah atau orang tua yang menafkahi, lalu mereka bekerja paruh waktu dengan memungut berondolan sawit di dalam kebun perusahaan atau kebun milik masyarakat guna menafkahi diri dan ibunya, apakah itu salah?” tanya Fadhli.

Jika hal itu dinyatakan salah, Fadhli setuju saja asalkan pemerintah atau NGO terkait turut bertanggungjawab untuk membantu menafkahi kehidupan si anak dan keluarganya itu.

“Jika mereka hanya omong-omong atau menuding hal itu salah, tapi setelah itu mereka lepas tangan, bagi saya justru pemerintah dan NGO yang salah. Omong kosong mereka itu,” tegas Fadhli Ali. (T5)