Membangun Kebijakan Perdagangan  Indonesia – Uni Eropa yang Adil

InfoSAWIT, JAKARTA – Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah mengisyaratkan hubungan Uni Eropa-Indonesia terancam dengan Peraturan Deforestasi yang baru, memperingatkan bahwa Uni Eropa (UE) tidak boleh mencoba mendikte standar keberlanjutannya ke ASEAN jika ingin mempertahankan hubungannya dengan Indonesia ke depan.

Berbicara pada pertemuan puncak khusus EU-ASEAN di Brussel pada 15 Desember 2022 lalu, Presiden menegaskan, “Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada lagi pihak yang selalu mendikte dan menganggap bahwa standar saya lebih baik dari standar Anda.”

Dalam pandangan kami, peraturan tentang label deforestasi, yang akan diberlakukan pada minyak kelapa sawit dan produk turunannya serta beberapa komoditas pertanian lainnya pada tahun 2023, menegaskan bahwa Uni Eropa akhirnya menolak setiap kebijakan perdagangan yang menganggap dirinya adil dan bahwa blok tersebut hanya tidak bisa membuat kebijakan perdagangannya dan tujuan eksternal yang lebih luas menjadi koheren.

BACA JUGA: GAPKI Kembali Salurkan Bantuan Dana Untuk Korban Gempa Cianjur

Uni Eropa sama sekali tidak tertarik pada kesejahteraan petani kecil di Indonesia dan negara berkembang lainnya, atau membawa mereka ke rantai pasokan global dengan membuat perdagangan global lebih inklusif. Pemberlakuan persyaratan ketertelusuran yang ketat untuk petani kelapa sawit kecil di masa lalu telah mengakibatkan dikeluarkannya petani tersebut dari rantai pasok tersebut.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sikap negara-negara ASEAN lainnya, terutama Malaysia dan Thailand, yang bersama-sama menyumbang sekitar 95 persen produksi minyak sawit dunia?

Analis mengatakan Malaysia kemungkinan akan mendukung sikap Indonesia dan ini dapat menyebabkan erosi perdagangan dan kerja sama antara kedua kelompok regional, jika UE bergerak maju dengan Peraturan Deforestasi dan standar keberlanjutan yang ditetapkan secara sepihak untuk produk pertanian, terutama minyak sawit, memasuki kawasan Uni Eropa yang meliputi 27 negara.

Penentangan yang meningkat terhadap peraturan tersebut dapat membahayakan akses pasar Uni Eropa di masa depan ke 10 negara ASEAN. Indonesia, ketua ASEAN pada tahun 2023, juga mengisyaratkan niatnya untuk merundingkan perjanjian perdagangan bebas baru dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), membuka akses strategis ke pasar baru bagi kedua belah pihak. Indonesia juga membangun hubungan ekonomi dan strategis yang lebih dalam dengan Amerika Serikat. 

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Riau Periode 28 Desember-3 Januari 2022 Turun Rp 13,41/Kg, Cek Harganya..

Bukan suatu kejutan besar bahwa minyak kelapa sawit dapat menjadi penghalang utama bagi hubungan UE dengan Indonesia. Suka tidak suka, minyak sawit merupakan ekspor terbesar Indonesia ke Uni Eropa.

Melihat gambaran yang lebih besar, apa yang ditegaskan Jokowi pada pertemuan puncak di Brussel dapat dilihat sebagai garis besar kebijakan perdagangan luar negeri dan internasionalnya berdasarkan prinsip perdagangan yang adil dan keadilan iklim.

Jokowi menunjukkan tekadnya dalam menanggapi kebijakan perdagangan Uni Eropa yang egois tentang deforestasi, yang telah disalahgunakan oleh anggota parlemen dan pemangku kepentingan Uni Eropa sebagai instrumen untuk membenarkan proteksionisme perdagangan dan komitmen aksi iklim.

Presiden telah menyoroti komitmen pemerintahnya untuk mengadopsi dan menegakkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan kemitraan perdagangan berdasarkan dialog, transparansi dan rasa hormat, yang mengupayakan kesetaraan yang lebih besar dalam perdagangan internasional, termasuk dalam perdagangan minyak kelapa sawit dan komoditas.

BACA JUGA: Yuk Mengenal Benih Sawit Semiklon

Secara bersamaan, dia juga menyoroti platform keadilan iklim untuk mengatasi pembagian yang adil, pembagian yang adil dan pemerataan beban perubahan iklim serta mitigasi dan tanggung jawabnya, untuk menangani penyebab dan dampak perubahan iklim.