Persepsi Anti Korupsi di Sektor Sawit Masih Rendah

InfoSAWIT, JAKARTA – Kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi, pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group, yang beroperasi di Riau menjadi salah satu bentuk contoh korupsi di sektor perkebunan kelapa sawit. Bahkan kasus ini telah menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah dan menghancurkan ribuan hektare kawasan hutan.

Dalam sebuah studi terbaru yang dilakukan Transparency International (TI) Indonesia mencatat bahwa persepsi antikorupsi di kalangan perusahaan sawit di Indonesia masih sangat rendah. Lembaga tersebut menilai 50 perusahaan sawit dari berbagai aspek, termasuk program antikorupsi, keberadaan politically exposed persons (PEPs), dan pelaporan pemilik manfaat akhir perusahaan.

Diungkapkan penulis laporan dan peneliti TI Indonesia, Bellicia Angelia Tanvil, diketahui bahwa nilai rata-rata persepsi antikorupsi hanya sekitar 3,5 dari 10.  “Tapi sebagai warning, perusahaan dengan skor tertinggi tidak menjamin bahwa perusahaan itu baik,” katanya dalam peluncuran laporan tersebut,  belum lama ini seperti dilansir Betahita.

BACA JUGA: Melarang Sawit Justru Membuka Masalah Baru

Lebih lanjut tutur Bellicia tata kelola sawit di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk konflik kepentingan dan korupsi. Kata dia, skor tersebut juga mengindikasikan bahwa rata-rata perolehan skor dari 50 perusahaan sawit yang dinilai berada di bawah nilai median tidak cukup baik dalam mengungkapkan transparansi kegiatan politik perusahaan.

Bellicia mengatakan, masih banyak perusahaan yang tidak melengkapi kebijakan anti-korupsi. Dari 50 perusahaan sawit di Indonesia yang dinilai oleh TI Indonesia, hanya empat perusahaan yang memiliki program antikorupsi. Sementara itu 26 dari 50 perusahaan memiliki komitmen anti-korupsi yang berlaku bagi seluruh level pegawai perusahaan. “Sisanya, parsial ataupun menggunakan bahasa abu-abu,” kata Bellicia.

BACA JUGA: Perusahaan Sawit Bangkrut di Landak, Tinggalkan Utang Rp 32 Miliar

Lantas, mengenai transparansi keterlibatan dengan politik, hanya satu dari 50 perusahaan yang mencantumkan rincian donasi politik yang diberikan perusahaan. Sedangkan sisanya tidak mempublikasikan rincian seluruh donasi politik atau tanpa pernyataan bahwa perusahaan tidak memberikan donasi politik. (T2)