DirjenBun Bentuk Gugus Tugas Peremajaan Sawit Rakyat, Akselerasi Jalur Dinas 100 Ribu Ha

InfoSAWIT, JAKARTA – Guna mendorong peremajaan sawit rakyat terus dilakukan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Perkebunan ( Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Gugus Tugas Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk mengakselerasi program PSR melalui pola atau jalur dinas seluas 100.000 hektar (ha).

Diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Andi Nur Alam Syah mengatakan, gugus tugas tersebut merupakan salah satu upaya mempercepat PSR. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi untuk melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat dengan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS), melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada dinas daerah provinsi dan kabupaten dalam rangka rekomendasi teknis, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk meningkatkan efisiensi regulasi, tata kelola dan pengembangan kelapa sawit nasional, Kementan akan melakukan integrasi dengan menerbitkan regulasi Peraturan Menteri Pertanian (PMP). Beleid ini akan mengatur berbagai program-program terkait kelapa sawit, seperti PSR, sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), dan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB).

BACA JUGA: Disbun Kutim Teken MoU dengan Kementan dan BPDPKS Terkait Sarpras Sawit

“Saya harap suksesnya program PSR bisa menjadi solusi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan pekebun, menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara dari sawit. Sebab itu para stakeholder kelapa sawit, khususnya perusahaan perkebunan, untuk ikut berperan dalam pendampingan pengusulan PSR,” katanya dalam siaran pers, Selasa (16/5/2023).

Sebagai upaya memperkuat sinergi antar-stakeholder, Ditjenbun Kementan, BPDPKS, perusahaan besar negara dan swasta, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan PT Sucofindo menandatangani pakta integritas untuk melakukan akselerasi program PSR pada 2023, Senin (15/5/2023).

Andi Nur Alam menyampaikan, PT Sucofindo selaku pihak ketiga atau vendor yang ditunjuk sebagai verifikator usulan kemitraan membuat peta jalan atau peta kerja yang selanjutnya dikonsultasikan dengan Ditjenbun Kementan.

BACA JUGA: Riau Targetkan Permajaan Sawit Rakyat Seluas 10.500 Ha di  2023, Untuk 10 Kabupaten

PT Sucofindo juga bertugas menyiapkan tim dan koordinasi serta melakukan kunjungan lapangan bersama dengan gugus tugas.

“Evaluasi atas komitmen bersama yang telah ditandatangani akan dilakukan secara berkala dan diharapkan komitmen dan keseriusan dari masing-masing pihak untuk berperan aktif serta melakukan percepatan program PSR,” jelas Andi. (T2)