Luhut Ungkap Pelaporan Untuk Sinkronisasi Data Sawit dan Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan

oleh -4365 Dilihat
Editor: Redaksi InfoSAWIT
infosawit
Dok. Tangkapan Layar/ Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat Konferensi pers Jumat (23/6/2023) di Jakarta.

InfoSAWIT, JAKARTA – Setelah dilakukan audit sawit dan hasilnya dilaporkan ke Presiden RI, selanjutnya terbit Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, satgas yang dibentuk melibatkan banyak lembaga seperti Kemenko Polhukan, Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian KLHK, Kejagung serta melibatkan aparat penegak hukum. Salah satu tugas penting satgas ialah mengenai percepatan penanganan sawit dalam Kawasan hutan dengan batas akhir penyelesaian di undang-undang cipta kerja pada tanggal 2 November 2023.

Langkah ini utamanya dilakukan untuk memperbaiki tata kelola sektor hulu yang nantinya mendukung pengelolaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. “Sekaligus untuk memperbaiki program peremajaan sawit rakyat, yang seringkali terlupakan dalam upaya peningkatan produktivitas,” kata Luhut dalam konferensi pers yang dipantau InfoSAWIT, Jumat (23/6/2023) di Jakarta.

BACA JUGA: Ini Tata Cara Pelaku Sawit Lapor Terkait Perizinan Hingga Luas Kebun yang Dimiliki

Dalam citra satelit pemerintah menemukan lahan tutupan kelapa sawit telah seluas 16,8 juta ha, lantas sekitar 3,3 juta ha diantaranya masih berada didalam kawasan hutan. Untuk sawit dalam kawasan hutan akan dilakukan dengan mekanisme sesuai Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja.

“Satgas juga akan membantu percepat pelaksanaan pasal 110 A dan 110B bagi setiap kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan,” kata Luhut.

Dengan pelaporan ini juga setiap pelaku perkebunan untuk bisa memenuhi seluruh perizinan yang ada seperti Izin lokasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Hak Guna Usaha (HGU), Ijin Usaha Perkebunan (IUP).

BACA JUGA: LUHUT: Mulai 3 Juli 2023 Semua Pelaku Sawit, Termasuk Petani Mesti Lapor ke Pemerintah

“Kedepan kami mendorong setiap pelaku usaha memberi kewajiban untuk melengkapi izin yang diperlukan Sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku, sekaligus dengan tegas menghimbau agar semua pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri (self reporting) atas kondisi lahan perkebunan disertai bukti dan diawali dari perusahaan,” tandas Luhut. (T2)

Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dengan bergabung di Grup Telegram "InfoSAWIT - News Update", caranya klik link InfoSAWIT-News Update, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bisa juga IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS.


Atau ikuti saluran Whatsapp "InfoSAWIT News", caranya klik link InfoSAWIT News dan Group Whatsapp di InfoSAWIT News Update

Untuk informasi langganan dan Iklan silahkan WhatsApp ke Marketing InfoSAWIT_01 dan Marketing InfoSAWIT_02 atau email ke sawit.magazine@gmail.com