TUK Indonesia: Pemerintah Mesti Fokus Perbaiki Tata Kelola, Tak Perlu Risih Kebijakan EUDR

InfoSAWIT, JAKARTA – Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang baru disahkan dianggap salah satu upaya baik yang dapat mendorong industri menghentikan penghancuran hutan dan mampu menekan laju emisi karbon secara global.Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investor berbasis hutan dan lahan harusnya menjadikan ini sebagai momentum perbaikan tata kelola hutan dan lahan khususnya sektor perkebunan sawit yang selama ini menjadi sektor andalan.

Diungkapkan Direktur Eksekutif TuK INDONESIA, Linda Rosalina, secara ekonomi Indonesia   dapat menjadi yang terdepan sebagai negara dengan sumber-sumber produk kehutanan  berkelanjutan. Tidak hanya itu,  perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Indonesia sebagai pemilik lahan terbesar di dunia akan menjadi faktor penentu produk CPO secara global. Namun, ini akan terwujud bila Indonesia  dengan  secara  serius memperbaiki  indeks Environmental, Social and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

“Pemerintah harusnya berfokus pada upaya bersama untuk mendorong perbaikan tata kelola industri berbasis hutan dan lahan seperti perkebunan sawit. Pemerintah tidak perlu menyalahkan kebijakan tersebut. Sikap yang sama harusnya dicontohkan ketika  pemerintah  Indonesia tidak bergeming saat Eropa menggugat  Indonesia akibat larangan ekspor ore nikel keluar negeri,” kata Linda dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

BACA JUGA: Fasilitasi Sertifikasi ISPO Untuk Petani Sawit Swadaya, SPKS Gandeng Mutu International

Pada faktanya tata kelola industri kehutanan dan perkebunan sawit kita memang buruk. Hal ini dapat dibuktikan dengan pencabutan 193 izin kehutanan dengan luas 3,1 juta hektare oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar, pada tahun 2022 lalu.

Fakta  lainnya  adalah  dengan  dipublikasikannya tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan oleh KLHK seluas 3,3 juta hektare. Luasnya tanaman sawit dalam kawasan hutan ini sudah diingatkan sejak lama oleh berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil namun selalu   dibantah.  “Kini memanfaatkan momentum Undang-Undang Cipta Kerja, tanaman sawit dalam kawasan hutan tersebut akan mendapatkan “pengampunan” dengan menerapkan sanksi administrasi,” tandas Linda. (T2)