Segera Tuntaskan Kasus Biodiesel, Supaya Harga TBS Petani Sawit Tak Terdampak

InfoSAWIT, JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta pemerintah agar tidak menjadikan kasus biodiesel berlarut-larut. Kasus tersebut supaya cepat dibawa ranah hukum dan pengadilan jika semua data-data telah terpenuhi. Lantaran. petani sawit cemas terhadap masa depan program biodiesel nasional dan petani sawit akan menjadi korban.

“Kalau ada catatan kuat melawan hukum di biodiesel, kami setuju Kejagung sebagai aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya. Kalau ada yang salah segera diselesaikan agar tidak ada multi-tafsir, kami mengapresiasi kinerja Kejagung. Namun disaat yang bersamaan, Orang akan tanya (biodiesel) akan dilanjutkan atau tidak dan issue ini sudah “digoreng” oleh para spekulan. Oleh karena itu prosesnya jangan berlarut-larut karena situasi ini tidak baik bagi kami petani sawit,” kata Ketua Umum Apkasindo, Gulat ME Manurung dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Selasa (26/9/2023).

Dia mengingatkan, biodiesel merupakan mandatori pemerintah bagi kemandirian energi dan agar minyak sawit dapat terserap di dalam negeri. Serapan domestik adalah kata kunci mengkontrol harga CPO Global dan Petani Sawit telah menerima manfaatnya selama ini, terkhusus sejak Presiden Jokowi meluncurkan Program B30 dan B35 akhir 2019 lalu.

BACA JUGA: Perpres ISPO Baru Bakal Atur Tiga Sektor Industri Minyak Sawit

Hal itu terbukti selama empat tahun harga tandan buah segar (TBS) petani juga meningkat mengikuti pergerakan harga minyak sawit dunia. Data Apkasindo menunjukkan, harga TBS petani pasca implementasi mandatori B30-B35 meningkat menjadi Rp 1.800-2.550 per kg atau lebih tinggi dibanding tingkat harga pada tahun-tahun sebelum diberlakukan Program B30-35, yang hanya Rp 700-1.200 per kg.

Menurut Gulat, semua pihak juga perlu hati-hati dalam menyikapi kasus biodiesel karena sudah terasa efek domino nya terhadap petani sawit. Pasalnya,  nstansi terkait pelaksana program biodiesael, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Pertamina, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Pertanian, akan mengevaluasi program tersebut jika ada masalah hukum, ini akan menjadinperlambatan serapan CPO untuk memproduksi FAME. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dihentikan.

“Kalau biodiesel dihentikan akan ada 13,5 juta MT per tahun minyak sawit yang tidak terserap, jumlah ini hampir 70% produksi CPO Malaysia sebesar 18,8 juta MT tahun 2022,” ujar Gulat.

BACA JUGA: Hari Tani ke 63: Tuntaskan Skandal Korupsi Subsidi Industri Biodiesel

Dia mencontohkan, harga minyak sawit langsung terkoreksi begitu ada berita mengenai kasus biodiesel. Harga tender minyak sawit di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) turun dari Rp 11.300 per kg menjadi Rp 9.800 per kg. Harga terus terkoreksi menjadi Rp 10.800 per kg bahkan sempat menyentuh Rp 10.200 per kg.