Petani Sawit Sayangkan Aksi Damai Tutut Plasma 20 Persen, Berakhir Tragis

InfoSAWIT, JAKARTA – Konflik perkebunan kelapa sawit kembali memakan korban dan menambah jejak hitam penanganan konflik agraria di sektor Perkebunan Sawit Indonesia. Pada Sabtu, 07/10/2023, Masyarakat Desa Bangkal, Kabupaten Saruyan, Kalimantan Tengah, mendapat perlakuan represif dari aparat dalam penanganan aksi damai yang dilakukan masyarakat terhadap PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) anak usaha Best Agro Internasional. Aksi represif ini menimbulkan 1 (satu) orang warga meninggal akibat ditembaki peluru tajam serta gas air mata oleh aparat, 2 orang lainnya kritis dan puluhan warga lainnya ditangkap.

Aksi damai yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Bangkal bukan tanpa sebab. Masyarakat menuntut hak mereka atas lahan 20 persen yang tidak kunjung direalisasikan oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) hingga saat ini. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat Bangkal bukan yang pertama kali. Aksi protes masyarakat sudah dilakukan sejak tahun 2008 namun tanpa ada penyelesaian oleh Pemerintah dan Perusahaan.

Lalu pada September 2023, masyarakat Bangkal, Terawan, dan Tabiku kembali melakukan aksi protes di areal yang telah diklaim oleh perkebunan PT. HMBP I dengan melakukan blokade jalan hingga terjadi peristiwa memanas sejak tanggal 16 dan 17 September 2023 yang menyebabkan 1 (satu) orang warga Bangkal terluka akibat tembakan peluru karet oleh aparat kepolisian. Lalu penyelesaian konflik antara Masyarakat dengan PT. HMBP I bersama pemerintah yang dilakukan pada Oktober 2023 yang lalu tidak terselesaikan akibat tuntutan masyarakat yang tidak diindahkan.

BACA  JUGA: SPKS Tampilkan Produk Dodol, Stick dan Keripik Berbahan Dasar Sawit di Gebyar UKMK Palembang

Diunggkapkan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabaraudian, ketidakpatuhan Perusahaan Kelapa Sawit terhadap kewajiban Pembangunan kebun Masyarakat seluas 20 persen hampir terjadi di seluruh wilayah pengembangan sawit di Indonesia.

“Dengan legitimasi izin yang diperoleh, Perusahaan memobilisasi dan mengiming-iming masyarakat untuk menyerahkan lahan untuk pembangunan kebun plasma yang wajib dipenuhi untuk memperoleh hak guna usaha (HGU). Namun hingga HGU diterbitkan pembangunan plasma justru tidak direalisasikan,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (9/10/2023).

Begitupun tatkala telah terbangun, pengelolaan melalui pola kemitraan satu manajemen (PSM) atau juga dikenal dengan Pola Satu Atap justru menjadikan masyarakat sebagai penonton atau pilihan lain sebagai pekerja di lahan plasma mereka. Praktik kemitraan manajemen satu atap yang diklaim mensejahterakan masyarakat justru terjadi sebaliknya, masyarakat dibohongi dan harus kehilangan penghasilan dan tanahnya serta beban hutang manipulatif akibat perjanjian yang diskriminatif serta pengelolaan yang sama sekali tidak transparan.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode September 2023 Naik Rp 11,72/Kg Cek Harganya..

“Potensi pecahnya konflik serupa seperti yang terjadi di Seruyan akan terus berlanjut di wilayah lainnya, sebagai akibat tidak dilakukan evaluasi dan tindakan hukum yang tegas oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak patuh pada kewajiban pembangunan lahan 20 persen atau yang tidak memperbaiki praktik kemitraan yang sudah sekian lama menyengsarakan masyarakat baik dari penghasilan maupun kepemilikan lahan,” tandas Sabarudin. (T2)