Terfokus di 7 Provinsi, Penerapan ISPO di Petani Sawit Masih Dianggap Lamban

InfoSAWIT, JAKARTA – Satu demi satu petani kelapa sawit mulai turut menerapkan praktik sawit berkelanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), meski dianggap berat namun dengan dukungan pendamping dan pemerintah daerah termasuk perusahaan perkebunan mereka pun mampu melalui sederet proses dari pra audit, audit hingga akhirnya dinyatakan lolos memperoleh sertifikat ISPO.

Diawal tahun 2023 ini beberapa petani sawit mampu memperoleh sertifikat ISPO, misalnya saja petani yang berasal dari Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur terdapat 5 koperasi mampu memperoleh sertifikat ISPO.

Lantas Koperasi Produsen Perkebunan Persada Engkersik Lestari, sebuah koperasi yang beranggotakan petani kelapa sawit swadaya berlokasi di desa Engkersik, Kecamatan Sekadau, Kalimantan Barat. Serta beberapa koperasi lainnya.

BACA JUGA: Akhirnya Konflik Tuntutan Plasma Sawit di PT HMBP Berujung Jatuhnya Korban

Beberapa koperasi petani tersebut menjadi gambaran bahwa petani pun terus didorong untuk segera bisa menerapkan sertifikasi ISPO. Hanya saja sayangnya tidak banyak kelompok petani atau koperasi pekebun yang bersertifikat ISPO, padahal bila dibandingkan dengan komposisi kepemilikan lahan sawit di Indonesia, petani memiliki porsi hingga 41% dari total tutupan lahan sawit di Indonesia yang mencapai 16,38 juta ha.

Dikutip InfoSAWIT dari laman Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), merupakan lembaga yang menjadi payung bagi petani sawit bersertifikat ISPO dan RSPO, petani kelapa sawit yang bersertifikat berkelanjutan baru terfokus di 7 provinsi saja yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat  Kalimantan Timur dan Kalimantan tengah. Dimana total kelompok atau grup yang tergabung mencapai 51 grup petani, dengan total lahan yang dikelola sekitar 33 ribu ha meliputi 15 ribu petani. Artinya baru sekitar 0,2% lahan petani kelapa sawit yang telah bersertifikat minyak sawit berkelanjutan.

Jauh sekali dari total lahan yang dikelola petani yang mencapai 6,5 juta ha. Tentu saja ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah baik, pusat dan daerah guna melecut penerapan skim ISPO bagi petani sawit, terlebih Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, telah mengamanatkan bahwa petani kelapa sawit mesti wajib menerapkan praktik budidaya sawit berkelanjutan sesuai Prinsip dan Kriteria ISPO di tahun 2025 mendatang, atau hanya tersisa sekitar 2 tahun lagi.

BACA JUGA: Potensi Biomassa Serpihan Kayu dan Limbah Sawit, Bisa Hasilkan Listrik Setara 56,97 GW

Diungkapkan Sekretariat Komite ISPO, Herdradjat Natawidjaja, guna mempercepat penerapan ISPO bagi petani syarat ISPO pun mulai disederhanakan, yakni hanya terdapat empat syarat, pertama, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDB), kedua, bukti kepemilikan atas tanah, ketiga, memiliki Tim Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ICS) dan Keempat, memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).