Pemutihan Sawit Ilegal diyakini Jadi Praktik Buruk Tata Kelola Sawit Indonesia

Dalam Pantau Gambut (2023) mengidentifikasi bahwa dari total 3,3 juta hektar luas perkebunan sawit yang hendak diputihkan pemerintah, sebesar 407.267,537 hektar (sekitar 13-14%) berada di area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yang mana, sebanyak 72% perkebunan sawit di KHG yang akan diputihkan berada dalam kategori rentan terbakar tingkat sedang (medium risk) dan 27% berada dalam kategori rentan terbakar tingkat tinggi (high risk). Lebih jauh, sebanyak 91,64% pemegang izin konsesi yang wajib menanggulangi dan memulihkan kerusakan ekosistem gambut akibat karhutla di kawasannya tidak ditemukan titik implementasi restorasinya di lapangan.

Sementara Manajer Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut, Wahyu Perdana menyampaikan, berdasarkan temuan Pantau Gambut, dari 32 entitas perusahaan sawit yang beroperasi secara ilegal di area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), hanya 5 perusahaan yang benar-benar berada di ekosistem gambut dengan fungsi budidaya, sedangkan sisa 27 (84%) perusahaan lainnya juga beroperasi di ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Kondisi ini meningkatkan risiko Karhutla, khususnya pada ekosistem gambut.

Persoalan lain yang menyertai praktik buruk tersebut berkaitan karhutla yang terus terjadi di perkebunan kelapa sawit. Data burn area KLHK tahun 2015-2020 yang diolah Pantau Gambut, ditemukan bahwa ada sebelas grup korporasi dalam skema pemutihan di area kesatuan hidrologis gambut (KHG) yang memiliki histori luasan area terbakar pada Karhutla 2015-2020.

BACA JUGA: Butuh Komunikasi Dalam Penguatan Pelestarian Lingkungan Sekitar Sawit di Papua

“Grup perusahaan dengan burn area terluas adalah Best Agro Plantation dengan total luasan area terbakar 3.605,876 ha, disusul oleh Soechi dengan total luasan 2.085,382 ha, lalu diikuti oleh Citra Borneo dengan total luasan 1.704,521 ha,” katanya. (T2)