Pemprov Kalsel Dorong Penerapan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan

InfoSAWIT, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Langkah ini tentu tidak bisa dijalankan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif dari para bupati di wilayah sawit. Hal ini dianggap penting guna memastikan bahwa upaya mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kalsel dapat terlaksana dengan baik.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi mengungkapkan, berbagai data terkait perkebunan pada tahun 2023. Menurut data statistik, luas perkebunan kelapa sawit di Kalsel mencapai 443.802 hektar yang dikelola oleh 89 perusahaan perkebunan besar swasta/negara. “Selain itu, sekitar 24 persen dari luasan tersebut dikelola oleh pekebun rakyat, mencapai 107.582 hektar,” katanya dikutip InfoSAWIT dari laman resmi Pemprov Kalsel, ditulis Minggu (14/4/2024).

Di Kalsel, tercatat terdapat 46 pabrik kelapa sawit dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 5.340.501 ton/tahun, setara dengan produksi CPO sebesar 1.168.372 ton/tahun. Tak hanya itu, industri hilirisasi juga berkembang dengan adanya 3 pabrik minyak goreng dan 2 pabrik biodisel. Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Kalsel dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan juga mendukung kelestarian lingkungan melalui konsep pembangunan ekonomi hijau.

BACA JUGA: Pasar Minyak Sawit Tiongkok Mulai Menerapkan Skim Berkelanjutan

Suparmi menyampaikan bahwa Kalsel telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 013 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD–KSB) Provinsi Kalsel 2022-2024. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen Gubernur Kalsel dalam mewujudkan visi misi Kalsel Maju sebagai Gerbang Ibu Kota Negara. Salah satu misi utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di daerah ini.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terus dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan tersebut. Pencatatan seluruh industri kelapa sawit melalui Sistem Informasi Perkebunan Kelapa Sawit (SIPERIBUN) telah dilakukan di Kalsel. Saat ini, sebanyak 71 perusahaan atau 80 persen dari total 89 perusahaan sudah terdata di SIPERIBUN, sementara sisanya masih didorong untuk segera melaporkan secara mandiri. Sedangkan untuk pekebun rakyat, pendataan dilakukan melalui Sistem Tata Kelola Data Basis (STDB).

Pemerintah terus mendorong percepatan penyelesaian keterlanjuran kegiatan usaha perkebunan dalam kawasan hutan oleh korporasi maupun pekebun sawit rakyat. Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel terus dilakukan dalam hal koordinasi, sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan pengawalan.

BACA JUGA: Inisiatif RSPO di Indonesia, Percepat Praktik Sawit Berkelanjutan Libatkan Petani dan Sejumlah Pemda

Suparmi menambahkan bahwa optimalisasi pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga dilakukan untuk mendukung kegiatan perkelapasawitan. Pendanaan ini mencakup peningkatan prasarana dan sarana, intensifikasi seperti pupuk dan herbisida, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit melalui program peremajaan, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. (T2)