Pemprov Kalimantan Utara Siap Terapkan RADKSB, Bersama Stakeholder Sawit

InfoSAWIT, TARAKAN – Tercatat kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

Merujuk laporan perkembangan perusahaan dan siperibun 2023 serta data angka tetap (atap) dan angka  sementara  (asem) DPKP Provinsi Kalimantan Utara, luas perkebunan besar swasta (PBS) dan luas kebun rakyat mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2022 luas  PBS  di  Kalimantan Utara  seluas  332.377,46 hektare,  meningkat  menjadi  497.486,92  hektare pada  tahun  2023. 

Sementara untuk luas kebun rakyat dari semula 38.938,04 hektare meningkat menjadi 39.466,50 hektare. sehingga secara keseluruhan, dari tahun   2022 ke 2023 terdapat peningkatan luas perkebunan kelapa sawit sebesar 165.637,92 hektar.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 26 April-2 Mei 2024 Turun Rp 167,05/Kg, Cek Harganya..

“Dari luasan tersebut, produksi total TBS Sawit tahun 2023 diperkiraan mencapai 20.436.015,60 ton meliputi 51 perusahaan, yang tersebar di Kabupaten Bulungan 20 unit; Kabupaten Malinau 1 unit; Kabupaten Nunukan 20 unit; Kabupaten Tana tidung 10 unit dan perkebunan rakyat,” kata Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Suriansyah, saat membacakan pidato kunci Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, pada acara “Dialog Spesial Potensi Perkebunan Kelapa Sawit dan Peta Jalan (Roadmap) Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan Utara”, di Tarakan, dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT, Kamis (25/4/2024).

Lebih lanjut, catat Gubernur Kaltara, produksi total Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit tahun 2023 juga cukup tinggi yakni mencapai 4.162.941,53 ton yang terdiri  dari  produksi  cpo  perkebunan  rakyat 75.738,41 ton dan produksi cpo perkebunan besar swasta mencapai 4.087.203,12 ton.

“Melihat besarnya potensi tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Utara saat ini telah memiliki Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RADKSB) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 16 tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah (Rad) Perkebunan Kelapa Sawit  Berkelanjutan  Kalimantan  Utara  Tahun 2022-2024,” kata Gubernur Kaltara.

BACA JUGA: Kebijakan EUDR Menuai Kontroversi, Like-Minded Countries Termasuk AS Suarakan Penundaan

Masih dalam acara Dialog yang terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gubernur Kaltara mengungkapkan, meski saat ini RADKSB tersebut masih dalam proses revisi atau perubahan untuk menyesuaikan dengan panduan dari kementerian dalam negeri. “Keberadaan RADKSB ini telah menjadi titik tonggak penting dalam upaya untuk memanfaatkan potensi besar kelapa sawit bagi pembangunan di Kalimantan Utara,” katanya.