InfoSAWIT, JAYAPURA – PT Putera Manunggal Perkasa (PMP) dan PT Permata Putera Mandiri (PPM), anak perusahaan dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) yang beroperasi di kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat, menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi pekerja perempuan dan anak dalam kegiatan operasionalnya. Komitmen ini disampaikan dalam Seminar dan Workshop yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Papua bertajuk “Promosi Sawit Indonesia Ramah Anak di Papua”, yang diadakan di Jayapura pada 5-6 Juni 2024 lalu.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya GAPKI untuk mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan anak di perkebunan kelapa sawit. GAPKI berharap perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Papua dapat menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik dalam memperhatikan hak anak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Dalam presentasinya, Adhika Karuna, Head of HR Shared Services Reg 1,2 & 3 selaku perwakilan ANJ, menjelaskan beberapa inisiatif dan program yang telah dilaksanakan di Grup ANJ untuk melindungi pekerja perempuan dan anak. Salah satunya adalah program Kesetaraan Gender yang memastikan adanya keterwakilan pemimpin perempuan di perusahaan. Selain itu, program LKS Bipartit dan Komite Gender memainkan peran penting dalam menjunjung tinggi komitmen perusahaan terhadap hak asasi manusia dan larangan tegas terhadap pekerja anak di seluruh wilayah operasional.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun Tipis Pada Kamis (13/6), Terseret Penurunan Harga Minyak Nabati Lain
Di seluruh Grup ANJ, perusahaan juga menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Komitmen ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan dan mendukung tumbuh kembang, kecerdasan, serta kesejahteraan anak-anak.
“Di Grup ANJ, kami percaya bahwa memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan dan anak bukan hanya sebuah tanggung jawab sosial, tetapi juga fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pekerja perempuan dan anak memiliki hak untuk merasa aman dan didukung dalam semua aspek kehidupan mereka. Seluruh inisiatif dan upaya yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi positif bagi masyarakat dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan,” jelas Adhika Karuna dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT Jumat (14/6/2024).
Dalam sambutannya PJ Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Papua, Setyo Wahyudi, menyampaikan harapannya tentang pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
BACA JUGA: Bohir Sawit Diantara 10 Orang Terkaya di Indonesia per Mei 2024
Ia menginginkan Papua menjadi contoh sukses dari integrasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak anak, serta berkomitmen menjalankan praktik-praktik yang ramah anak dan berkelanjutan. “Pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dengan menjadikan Papua sebagai contoh sukses dari integrasi antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak anak, sekaligus berkomitmen dalam menjalankan praktik-praktik yang ramah anak dan berkelanjutan,” ujar Setyo Wahyudi.
Sementara itu, Tulus Sianipar, Ketua GAPKI cabang Papua, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara GAPKI, PAACLA Indonesia, dan BPDPKS. Kegiatan ini ditujukan untuk penerapan prinsip-prinsip bisnis dan hak anak di sektor perkebunan kelapa sawit di Papua. (T2)
