InfoSAWIT, MANOKWARI – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Papua Barat bersama lima kelompok kerja multi pihak telah merumuskan rencana aksi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menerapkan konsep perkebunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHBun Papua Barat, Agustinus Warbaal, menjelaskan bahwa penyusunan rencana aksi ini adalah salah satu dari lima tahapan dalam pengembangan konsep perkebunan sawit berkelanjutan. “Rencana aksi pembangunan sawit berkelanjutan merupakan program nasional yang dilaksanakan dari pusat hingga daerah, dengan masing-masing daerah menyusun konsep rencana aksinya sendiri,” ujar Agustinus di Manokwari pada Kamis.
Proses penyusunan ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Program yang dimulai sejak Maret 2024 ini telah mencapai tiga dari lima tahap penting, yaitu pembentukan tim penyusun daerah, identifikasi dan pendataan program, serta perumusan rencana aksi. “Tahap keempat yaitu uji publik akan segera dilakukan sebelum ditetapkan oleh gubernur,” tambah Warbaal dikutip InfoSAWIT dari Antara, Sabtu (24/8/2024).
BACA JUGA: Aceh Barat Usulkan Skema KPBU untuk Optimalkan Lahan Tidur di Sektor Perkebunan Sawit
Rencana aksi daerah ini akan menjadi panduan dalam pengelolaan perkebunan sawit di Papua Barat untuk tahun 2024-2026. Dokumen ini juga akan disinkronkan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat untuk memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan dan legalitas telah dipertimbangkan dengan matang.
Benediktus Hery, Kepala Bidang Perkebunan Dinas TPHBun Papua Barat, menekankan pentingnya peran masing-masing kelompok kerja dalam memastikan keberhasilan rencana aksi ini. Kelompok kerja bertanggung jawab atas berbagai aspek seperti penguatan data, peningkatan kapasitas pekebun, pemantauan lingkungan, penyelesaian sengketa, dan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
BACA JUGA: Ombudsman RI Kumpulkan Masukan dari Stakeholder Sawit Guna Susun Kajian Sistematik Tata Kelola Sawit
Rumusan rencana aksi yang dihasilkan akan diuji publik, yang akan melibatkan masyarakat sekitar kawasan perkebunan sawit. “Setelah uji publik, dokumen ini akan diserahkan kepada gubernur untuk penetapan melalui peraturan gubernur,” jelas Benediktus. (T2)
