InfoSAWIT, ACEH BARAT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di sektor perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, skema KPBU ini bisa menjadi solusi efektif untuk mengelola lahan tidur dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk menggarap lahan.
“Wacana KPBU Sawit Rakyat ini bisa menjadi alternatif pengelolaan perkebunan baru, terutama untuk masyarakat yang terbatas dalam sumber keuangan. Banyak lahan tidur yang belum produktif, dan ini membutuhkan inisiatif pemerintah. Kami sangat mendukung penerapan skema KPBU ini,” ujar Ahmad Yani dikutip InfoSAWIT dari AJNN, sabtu (24/8/2024).
Yani menambahkan bahwa jika skema ini diterapkan dengan baik, maka lahan tidur di Aceh Barat akan semakin berkurang dan menjadi produktif. Selain itu, masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial akan merasakan dampak positif dari kehadiran pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi.
BACA JUGA:
Skema KPBU ini juga diharapkan dapat selaras dengan agenda nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. “Jika diterapkan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, skema ini bisa membantu meningkatkan perekonomian. Kami berharap skema ini dapat menjadi prioritas,” lanjut Yani.
Ia juga berharap agar pemerintah kabupaten segera menyusun konsep yang jelas terkait skema KPBU ini, sehingga lahan tidur yang ada di setiap kawasan dapat dikelola secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Skema ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi masalah lahan tidur di Aceh Barat serta mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. (T2)
