Moeldoko Resmi Lantik DPP Apkasindo Periode 2024-2029, Diharap Mampu Jembatani Petani Sawit dengan Pemerintah

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Jend TNI (Purn) Dr. Moeldoko, secara resmi melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkasindo periode 2024-2029 di Auditorium Kementerian Pertanian. Dalam arahannya, Moeldoko menegaskan pentingnya peran Apkasindo sebagai jembatan antara petani dan pemerintah, serta menjembatani kepentingan rakyat, perguruan tinggi, riset, dan pengembangan teknologi di sektor kelapa sawit.

“Apkasindo harus berperan sebagai bridging institution, menjaga agar perkembangan teknologi dapat diikuti oleh para petani,” ujar Moeldoko dikutip InfoSAWIT, Rabu (9/10/2024). Ia juga menekankan pentingnya posisi kritis Apkasindo sebagai mitra pemerintah. “Jika kebijakan tidak berpihak pada petani, Apkasindo harus bersuara untuk memperjuangkan mereka,” tambahnya.

Selain itu, Moeldoko menyoroti beberapa isu strategis yang harus menjadi fokus Apkasindo. Salah satunya adalah produktivitas sawit rakyat yang masih rendah dibandingkan negara tetangga. Ia mengungkapkan bahwa produktivitas sawit di Malaysia mencapai 19 ton TBS per hektare per tahun, sedangkan di Indonesia masih di angka 12 ton TBS per hektare per tahun. “Apkasindo harus mencari solusi untuk meningkatkan produktivitas ini,” katanya.

BACA JUGA: Luhut Binsar Pandjaitan: Pentingnya Efisiensi dan Digitalisasi dalam Perizinan Sawit

Moeldoko juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Apkasindo, Kementerian Pertanian, dan Komisi IV DPR dalam menyelesaikan masalah hilirisasi sawit. “Kita perlu mencari solusi bersama untuk bottleneck yang menghambat hilirisasi,” ujarnya. Ia juga menyentuh isu perkebunan sawit di kawasan hutan, dengan harapan Apkasindo dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan kepastian bagi petani di wilayah tersebut.

Kesetaraan Harga TBS Jadi Fokus Ketua DPP Apkasindo Baru

Usai pengukuhan, Ketua Umum DPP Apkasindo yang baru, Dr. Gulat Manurung, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesetaraan harga tandan buah segar (TBS) antara petani swadaya dan petani bermitra. Gulat menyatakan bahwa selama lima tahun terakhir, kepemimpinannya telah membawa manfaat bagi para petani sawit, namun masih banyak yang perlu diperjuangkan.

Salah satu isu utama yang ia angkat adalah regulasi yang belum mencakup petani swadaya. “Tidak ada satu pun kata yang menyebut petani swadaya dalam regulasi saat ini, padahal mereka mengelola jutaan hektare lahan sawit,” ujarnya. Gulat berharap pemerintahan baru dapat merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 agar petani swadaya mendapatkan pengakuan dan keadilan.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 9-15 Oktober 2024 Tertinggi Rp 3.279,08/kg

Ia juga menyampaikan bahwa ketidaksetaraan harga TBS telah merugikan petani swadaya secara signifikan. “Dalam satu minggu terakhir saja, kerugian petani swadaya mencapai triliunan rupiah karena perbedaan harga,” ungkap Gulat.

Dengan semangat baru, Gulat bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak petani sawit swadaya di Indonesia. (T2)