InfoSAWIT, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan, khususnya terkait dengan transparansi data dalam upaya mengatasi keterlanjuran perkebunan sawit di kawasan hutan. Dalam pernyataannya usai serah terima jabatan di Jakarta, Raja Juli menyatakan bahwa permasalahan sawit di kawasan hutan sering kali menjadi rumit akibat kurangnya transparansi dan akurasi data.
“Saya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Satgas Sawit, sehingga sangat memahami permasalahan ini. Karut-marutnya pengelolaan sawit di kawasan hutan sebagian besar bersumber dari kurangnya data yang transparan,” ungkap Raja Juli Antoni dikutip InfoSAWIT dari Antara, Rabu (23/2024).
Menhut Raja Juli secara khusus merujuk pada laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyoroti pengawasan tata kelola kelapa sawit di Indonesia. Laporan ini akan menjadi dasar bagi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memulai langkah-langkah penataan kawasan hutan secara lebih efektif.
BACA JUGA: Menteri Rosan Roeslani Dapat Mandat dari Presiden Prabowo untuk Hilirisasi Sawit Hingga Perikanan
Komitmen ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Namun, Raja Juli menambahkan bahwa perlindungan kawasan hutan harus seimbang dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berada di sekitar kawasan hutan.
“Salah satu kunci untuk mengatasi kebocoran dan memperbaiki pengelolaan adalah melalui transparansi data dengan teknologi digital terkini. Institusi yang dapat diaudit dan diakses publik secara terbuka akan lebih efektif dalam mencegah penyimpangan,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Menteri Raja Juli berencana untuk mengadakan pertemuan dengan jajaran Kemenhut guna menggali berbagai isu yang dihadapi sektor kehutanan. Fokus utama dari pertemuan ini adalah menyusun program-program yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
BACA JUGA: BPDPKS dan PT Riset Perkebunan Nusantara Luncurkan “Sawitflix” untuk Dukung Sertifikasi ISPO
Pendekatan digital dan transparansi yang dijanjikan diharapkan akan membantu pemerintah dalam memastikan kelestarian kawasan hutan, sekaligus mendorong tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab di masa depan. (T2)
