InfoSAWIT, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah mendorong koperasi masuk ke industri sawit melalui pengembangan fasilitas pengolahan, seperti mini palm oil mill dan pabrik minyak goreng yang dimiliki serta dikelola koperasi pekebun. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan peran petani dalam rantai nilai industri sawit nasional.
Menurut SPKS, selama ini sebagian besar petani sawit rakyat masih bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS) kepada tengkulak atau perantara. Kondisi tersebut menyebabkan posisi tawar petani relatif lemah sehingga nilai tambah dari industri sawit lebih banyak dinikmati sektor hilir.
Dengan adanya hilirisasi berbasis koperasi, SPKS menilai petani memiliki peluang lebih besar untuk menikmati manfaat ekonomi dari hasil olahan sawit. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi titik awal transformasi perkebunan rakyat, sehingga petani tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari industri pengolahan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau 8-14 Juli 2026 Naik Rp. 28,11 per Kg
SPKS mencatat, perkebunan rakyat saat ini mengelola sekitar 41 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional dengan sekitar 2,9 juta petani sawit swadaya sebagai pelaku utama. “Namun, kontribusi besar tersebut dinilai belum diimbangi dengan akses yang memadai terhadap industri pengolahan maupun perdagangan minyak sawit,” ungkap pihak SPKS, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Rabu (8/7/2026).
Melalui pengembangan industri berbasis koperasi, petani diharapkan memperoleh nilai tambah yang lebih besar sekaligus memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok minyak sawit, baik di pasar domestik maupun internasional.
Selain meningkatkan nilai ekonomi, SPKS juga memandang kebijakan tersebut dapat memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Selama ini, koperasi pekebun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses terhadap pembiayaan, sehingga sulit berkembang di tengah dominasi pelaku usaha yang lebih besar dalam rantai pasok sawit.
Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi dinilai dapat menjadi momentum untuk membangun koperasi yang lebih mandiri, profesional, dan mampu bersaing sebagai pelaku usaha di sektor industri sawit.
Meski menyambut positif rencana tersebut, SPKS mengingatkan agar implementasi kebijakan tidak hanya difokuskan pada Koperasi Merah Putih yang diinisiasi pemerintah. Organisasi petani itu meminta pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama kepada koperasi produsen milik petani sawit swadaya yang telah berkembang maupun koperasi baru yang dibentuk di berbagai daerah.
Menurut SPKS, pendekatan yang inklusif penting agar kebijakan tidak justru mengesampingkan koperasi-koperasi petani yang selama ini telah membangun kelembagaan secara mandiri. Hingga kini, SPKS juga menyebut belum ada pembahasan lanjutan bersama organisasi petani terkait konsep maupun mekanisme teknis pelaksanaan program tersebut.
BACA JUGA: Kunjungan PM Modi ke Indonesia Perkuat Dagang, Sawit Tetap Jadi Komoditas Andalan Ekspor
Sebagai tahapan implementasi, SPKS mengusulkan pemerintah menjalankan pilot project setiap tahun dengan melibatkan koperasi pekebun yang telah memiliki tata kelola dan kesiapan kelembagaan yang baik. Model tersebut diharapkan dapat menjadi contoh untuk direplikasi di berbagai daerah dalam pengembangan koperasi sawit berbasis petani.
SPKS menilai keberhasilan program hilirisasi juga sangat bergantung pada tersedianya skema pembiayaan yang mudah diakses, efektif, dan sesuai dengan karakteristik koperasi petani. Karena itu, proyek percontohan dinilai penting untuk menguji model pembiayaan, tata kelola usaha, serta efektivitas dukungan kebijakan sebelum diterapkan secara lebih luas.
Sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi perkebunan rakyat, SPKS bersama sejumlah organisasi petani dan organisasi masyarakat sipil saat ini tengah mempersiapkan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat 2026. Forum tersebut akan menjadi wadah untuk membahas penguatan hilirisasi sawit berbasis koperasi pekebun sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan agar transformasi industri sawit rakyat dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. (T2)
