Laporan Baru Ungkap Konflik Agraria Berdarah di Bangkal Seruyan Akibat Ekspansi Sawit

Linda menyinggung kurangnya transparansi publik dari BNI dalam memberikan informasi terkait aliran pembiayaan tersebut. “Kami menghadapi banyak kendala saat meminta informasi mengenai pembiayaan ini. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tidak mendukung pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan,” tegas Linda.

Organisasi tersebut mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan, memberikan sanksi terhadap bank yang melanggar prinsip keberlanjutan, dan memastikan transparansi dalam dampak sosial-lingkungan dari pembiayaan yang disalurkan. (T2)