InfoSAWIT, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memeriksa keberadaan lahan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keabsahan penggunaan lahan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
“Kami harus mendapatkan persetujuan dan koordinasi dengan Menteri Pertahanan, Pak Sjafrie Sjamsoeddin, untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait tutupan sawit. Termasuk soal kepemilikan sawit di dalam kawasan hutan. Kami meminta bantuan TNI untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan atau ground check,” ujar Raja Juli Antoni usai bertemu Menhan di Jakarta.
Koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertahanan, termasuk melibatkan TNI, diharapkan dapat memperkuat data hasil citra satelit yang telah diperoleh dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Data ini penting untuk memastikan akurasi informasi terkait keberadaan lahan sawit di kawasan hutan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumsel Periode II-November 2024 Naik Rp 261,23/kg
Menhut menambahkan, dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kedua pihak juga membahas rencana memberikan akses lahan hutan tertentu kepada TNI untuk kegiatan latihan militer.
“Kami akan mengusahakan sejumlah lahan tertentu yang nanti bisa dipinjam pakaikan kepada TNI,” ungkapnya dikutip InfoSAWIT dari Antara, Rabu (20/11/2024).
Melalui kolaborasi ini, Menhut berharap peran TNI dapat mendukung keamanan kawasan hutan sekaligus membantu pelestarian lingkungan. Ia menekankan pentingnya menjaga fungsi alami hutan agar tetap lestari.
BACA JUGA: Ketua Umum RSI: Kawal Sawit Untuk Kedaulatan Pangan dan Energi Menuju Indonesia Emas
“Idealnya, hutan tetap terjaga karena ada dukungan pengamanan dari TNI. Bahkan, kami berharap mereka bisa berkontribusi dalam upaya reforestasi, seperti menanam lebih banyak pohon di kawasan hutan,” ujar Menhut.
