InfoSAWIT, JAKARTA – Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) mengadakan 12th Ministerial Meeting di Jakarta untuk merespons tantangan global yang dihadapi industri kelapa sawit. Pertemuan ini membahas isu seperti volatilitas pasar, fluktuasi harga CPO, tuntutan keberlanjutan dari negara konsumen, hingga diskriminasi perdagangan yang menyamar sebagai kebijakan lingkungan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya sinergi antarnegara produsen minyak sawit. “Indonesia mengapresiasi kemitraan jangka panjang di antara negara-negara produsen minyak sawit. Kita harus menyusun strategi menciptakan harga minyak sawit yang stabil dan menguntungkan sambil memastikan transparansi pasar,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip InfoSAWIT, Sabtu (30/11/2024).
Airlangga menyoroti diskriminasi terhadap produk sawit, seperti aturan EU Deforestation-free Regulation (EUDR) dan RefuelEU Aviation Rules, yang menimbulkan hambatan perdagangan. Meski demikian, Indonesia tetap memprioritaskan sektor kelapa sawit, sesuai visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yakni ketahanan pangan, swasembada energi, dan hilirisasi industri.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik 1,99 Persen Pada Jumat (29/11), Harga CPO Mingguan Naik 0,81 Persen
Salah satu kontribusi konkret adalah program biodiesel B40 yang diharapkan mengurangi lebih dari 40 juta ton emisi karbon. Program ini mendapat apresiasi dari Malaysia, mitra strategis Indonesia di CPOPC.
Pertemuan ini juga menyetujui Nigeria dan Kongo sebagai Observer Countries yang akan menjalani proses aksesi penuh dalam waktu maksimal dua tahun. Status ini menambah daftar pengamat, seperti Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini, yang masih dalam masa perpanjangan sebagai Observer.
“CPOPC harus menjadi pusat koordinasi dan tren pasar minyak nabati global. Selain itu, perluasan keanggotaan menunjukkan pentingnya kerja sama multipihak untuk memperkuat posisi industri kelapa sawit di dunia,” tambah Airlangga.
BACA JUGA: Indonesia dan Malaysia Galang Kekuatan Lawan Kampanye Hitam Uni Eropa
Sebagai langkah lanjutan, Indonesia dan Malaysia sepakat melanjutkan Joint Task Force untuk mengawal implementasi EUDR yang diperpanjang Uni Eropa selama satu tahun. Pada akhir acara, Indonesia secara resmi menyerahkan keketuaan CPOPC kepada Malaysia untuk periode 2024–2025.
Acara ini dihadiri Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Wakil Menteri Pertanian Honduras, Lid Roy Lazo Rodriguez, serta perwakilan negara pengamat seperti Papua Nugini, Ghana, dan Kongo. Selain itu, hadir pula pejabat Indonesia, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Dida Gardera, Sekjen CPOPC Rizal Affandi Lukman, dan Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman.
Dengan strategi yang terukur dan kolaborasi kuat, CPOPC optimis menghadapi tantangan industri minyak sawit, memastikan kesejahteraan petani kecil, serta menjaga keberlanjutan dan daya saing minyak sawit di pasar global. (T2)
