InfoSAWIT, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengungkapkan keprihatinannya atas rencana alih fungsi hutan yang diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Firman menyebut, rencana tersebut berpotensi mengancam kelestarian hutan Indonesia dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pernyataan Firman tersebut menanggapi rencana penggunaan hingga 20 juta hektare lahan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. “Seharusnya, dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, keberadaan hutan sangat penting dan wajib kita jaga. Apakah tidak ada cara lain untuk menunjang ketahanan pangan selain merusak hutan dan melakukan deforestasi?” ujar Firman dalam keterangannya dilansir InfoSAWIT, Jumat (10/1/2025).
Menurut politisi senior Partai Golkar itu, hutan adalah sumber kehidupan dan aset yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan produksi pangan tidak harus melalui pengorbanan lingkungan. “Ekstensifikasi bukan solusi. Jangan selalu mencari jalan pintas. Intensifikasi dan pemanfaatan teknologi lebih tepat, sebagaimana dilakukan negara maju,” imbuhnya.
BACA JUGA: Serapan Karbon Sawit Dianggap Tak Sebanding GRK yang Dihasilkan dari Perluasan Perkebunan Sawit
Firman juga mengingatkan bahaya pernyataan Menteri Kehutanan yang menurutnya dapat disalahartikan oleh masyarakat. Ia meminta pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk mengingatkan menteri agar tetap berpegang pada tugas pokok dan fungsi kementerian, yaitu menjaga dan melestarikan hutan.
“Menteri harus memahami filosofi hutan dan kehutanan. Baca baik-baik UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tugas utama Kementerian Kehutanan adalah menjaga hutan, bukan memproduksi pangan,” tegasnya.
Firman menyebut, langkah pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan memang patut didukung. Namun, ia mengingatkan pentingnya pendekatan yang sejalan dengan konsep green economy yang sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto di forum internasional. “Tren dunia saat ini adalah green economy, carbon trade, dan pemanfaatan teknologi seperti pertanian vertikal. Indonesia seharusnya memimpin dalam upaya tersebut, bukan melakukan deforestasi,” jelas Firman.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik 0,77 Persen Pada Jumat (10/1), Harga CPO di Bursa Malaysia Naik Tipis
Ia juga mengkritik pendekatan ekstensifikasi lahan yang dianggap sebagai bentuk kemalasan dalam mencari solusi yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Firman berharap pemerintah fokus pada intensifikasi pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.
Di akhir keterangannya, Firman mengingatkan bahwa hutan tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru dunia tetapi juga sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Ia meminta Menteri Kehutanan untuk memperkuat peran Kementerian Kehutanan sebagai garda terdepan dalam perlindungan dan pelestarian hutan, sekaligus mendorong kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan.
“Kelestarian hutan adalah warisan bagi generasi mendatang. Jangan gadaikan masa depan bangsa demi kepentingan sesaat,” tutup Firman.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumsel Periode I-Januari 2025 Melorot Rp 113,36 per Kg
Rencana alih fungsi hutan untuk ketahanan pangan dan energi ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Banyak pihak berharap pemerintah mengedepankan solusi yang tidak mengorbankan hutan sebagai aset lingkungan yang vital. (T2)
