Ketimpangan Perdagangan Komoditas Pertanian, Dorong Indonesia Manfaatkan Keunggulan Komparatif

InfoSAWIT, JAKARTA — Ketimpangan perdagangan global dalam sektor pertanian kembali menjadi sorotan tajam. Praktisi perkebunan kelapa sawit yang juga pengamat perkebunan sekaligus mantan Direktur Utama PT Astra Agro Lestari Tbk., Maruli Gultom, menegaskan pentingnya Indonesia memperjuangkan harga yang adil bagi produk-produk pertaniannya yang selama ini hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam forum International Food & Agricultural Trade Policy Council (IPC) di Stratford-upon-Avon, Inggris, beberapa tahu silam yang dihadiri para pelaku industri pangan global seperti Nestlé, Unilever, dan Procter & Gamble. Dalam forum itu, Gultom mewakili Indonesia dalam diskusi tentang keberlanjutan lingkungan dalam produksi sawit dan biofuel.

“Saya menemukan teh celup bermerek English Tea di kamar hotel saya. Tapi sejak kapan Inggris menanam teh?” tanya Gultom dalam presentasinya yang dikutip InfoSAWIT dari blog resminya, Kamsi (22/5/2025). Ia mengkritik dominasi negara-negara Barat dalam perdagangan komoditas yang tak pernah mereka tanam, seperti teh, kopi, kakao, karet termasuk sawit.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Tipis Pada Rabu (21/5), Demikian pula Harga Minyak Sawit di Bursa Malaysia

Menurut Gultom, ketimpangan terjadi karena nilai tambah dari produk pertanian sepenuhnya dinikmati oleh negara maju. “Harga teh celup bermerek bisa mencapai 40 hingga 80 kali lipat dari harga daun teh yang diterima petani,” ujarnya.

Ia juga menyinggung ketimpangan serupa di sektor kelapa sawit. Meski Indonesia adalah produsen terbesar CPO (Crude Palm Oil) di dunia, nilai tambah terbesar tetap berada di tangan produsen produk hilir di luar negeri.

Maruli Gultom menekankan bahwa masalah bukan pada status Indonesia sebagai pemasok bahan baku, tetapi pada ketidakmampuan memanfaatkan posisi itu menjadi kekuatan tawar-menawar. “Sebagai pemasok utama dunia, kita berhak menuntut harga yang adil untuk produk pertanian kita,” ujarnya.

BACA JUGA: Perpres Penertiban Kawasan Hutan, Niat Baik yang Bisa Tergelincir

Ia mencontohkan keberhasilan negara-negara penghasil minyak bumi yang tergabung dalam OPEC dalam mengatur pasokan untuk mempengaruhi harga global. Hal serupa, katanya, bisa diterapkan oleh negara-negara produsen komoditas seperti sawit, karet, dan kakao.

“Bayangkan jika kita mengurangi suplai kelapa sawit atau karet ke pasar dunia. Perusahaan-perusahaan besar seperti Nestlé atau Michelin tidak akan tinggal diam. Pasokan terbatas akan mendorong harga naik, dan itu menguntungkan petani kita,” ujar Gultom.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang masih terjebak pada ekspor bahan mentah, seperti ekspor minyak mentah dan impor BBM karena keterbatasan kilang dalam negeri.

BACA JUGA: BPDP Siapkan Rp160,6 M untuk Pelatihan Sawit di 17 Provinsi, Libatkan 10 Ribu Peserta

Menutup pernyataannya, Gultom mendorong pemerintah agar cerdik dalam mengambil langkah nyata untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil. “Kita terlalu lama menjadi tikus yang kelaparan di lumbung padi. Sudah waktunya kita mengubah arah,” tegasnya. (T2)