Menjembatani Sawit dan Diplomasi, Pertemuan Strategis PT Agrinas dan Wamenlu Havas

Sebagai Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi, ia bahkan membantu menyelaraskan kebijakan lintas sektor—mendorong pendekatan berbasis sains dalam menyikapi isu lingkungan, bukan semata opini politik.

“Ketika kita bicara tentang keberlanjutan, kita harus bicara dengan data dan bukti. Dan hukum internasional melindungi hak negara berkembang untuk membangun,” kata Havas, mengingatkan kembali prinsip non-discrimination dalam WTO yang sering ia kutip.

Kembali ke pertemuan di Jakarta, Havas juga menyinggung aspek yang kerap terlupakan dalam narasi sawit: pekerja dan buruh. Ia mengingatkan pentingnya perlakuan adil, pembayaran sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan, serta hak untuk berserikat.

BACA JUGA: Sektor Sawit Butuh Tata Kelola yang Baik

“Itulah yang akan dilihat oleh mitra internasional kita,” ucapnya. “Karena sawit bukan hanya soal produk, tapi juga tentang manusia yang mengolahnya.”

Dalam percakapan yang berlangsung hampir dua jam, baik pihak Kemlu maupun APN sepakat bahwa kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Havas menggarisbawahi bahwa BUMN seperti APN memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai duta keberlanjutan.

Di tengah tekanan global yang terus berkembang, kunjungan PT Agrinas Palma Nusantara ke Kementerian Luar Negeri bukan sekadar langkah administratif. Ia adalah bentuk nyata dari upaya menyatukan jalur diplomasi dan jalur bisnis—dua sisi dari perjuangan besar Indonesia mempertahankan masa depan komoditas strategisnya.

BACA JUGA: Menjawab Benang Kusut Sawit, Usulan Badan Sawit Nasional dari Ombudsman RI

Dan di balik semua itu, ada satu pesan penting yang disampaikan Wamenlu Arif Havas Oegroseno dengan jelas: “Bicaralah dengan hukum. Bertindaklah dengan etika. Dan bangunlah narasi yang bisa dipercaya dunia.” (T2)