GAPKI Usulkan Pelaksana Harian Komite ISPO, Solidaridad Dorong Sertifikasi untuk Petani Sawit

“GAPKI selalu memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah. Kalau ada kebijakan yang tidak efektif di lapangan, kami sampaikan masukan secara konstruktif,” tegas Azis.

Solidaridad Dukung Sertifikasi Petani Rakyat

Dari sisi masyarakat sipil, organisasi Solidaridad Indonesia juga menyuarakan keprihatinan serupa. Kepala Pengembangan Program Solidaridad, Edy Dwi Hartono, menyebut bahwa hanya sekitar 1 persen dari total 2,5 juta petani sawit rakyat yang telah tersertifikasi ISPO.

“Ini tugas besar agar petani rakyat tidak tersingkir dalam industri sawit masa depan,” ujar Edy.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kalteng Periode II-Mei 2025 Turun Rp47,64 Per Kg

Melalui program Reclaim Sustainability, Solidaridad telah melatih hampir 25 ribu petani sejak 2019, dan berhasil memetakan lebih dari 6.900 bidang lahan dengan total luas hampir 9 ribu hektare. Dari jumlah itu, lebih dari 4.800 dokumen STDB telah diterbitkan.

Namun, untuk ISPO, baru 220 petani dampingan yang berhasil meraih sertifikasi. Sebagai perbandingan, 1.023 petani telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan 2.463 petani lainnya tersertifikasi Regen Agri.

Solidaridad juga mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 melalui kolaborasi multipihak dan penguatan kelembagaan petani. Di Kalimantan Barat, Solidaridad bekerja sama dengan Koperasi Credit Union Keling Kumang dan sejumlah asosiasi petani, termasuk Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

BACA JUGA: Hasil Riset Sebut Konsep Agroforestri Mampu Genjot Produksi Sawit Sekaligus Ramah Lingkungan

“Kami hadir dalam penguatan kelembagaan, pelatihan, pemetaan lahan, hingga forum diskusi kelompok (FGD) dan sekolah lapang di berbagai wilayah,” jelas Edy.

Namun, dalam hal pendanaan sertifikasi seperti proses audit, Solidaridad belum bisa memberikan dukungan penuh. Untuk itu, mereka berharap ada intervensi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Solidaridad juga aktif terlibat dalam forum advokasi kebijakan, termasuk kegiatan Recruitability yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan dan BPDPKS, guna mempercepat implementasi sertifikasi ISPO di lapangan.

BACA JUGA: Tekan Losses di Pabrik Sawit Hingga 1 Persen, Berikut Kata Pakar

“Pemahaman soal ISPO di tingkat nasional sudah cukup baik. Tapi di daerah, kesenjangannya masih cukup besar,” tutup Edy. (T2)