Penertiban TNTN: Pemilik Kebun Sawit Ratusan Hektar Harus Dikenai Denda, Masyarakat Kecil Dikecualikan dalam PP 24/2021

InfoSAWIT, BOGOR – Polemik penertiban kawasan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau, terus bergulir. Tindakan Satuan Tugas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam melakukan relokasi masyarakat dan menebang kebun sawit ilegal memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan, termasuk aksi demonstrasi dan pengaduan ke lembaga negara.

Rentetan peristiwa dimulai pada 18 Juni 2025, ketika ribuan masyarakat yang terdampak rencana relokasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau. Mereka menolak relokasi yang direncanakan Satgas PKH dan menuntut Gubernur Riau untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah pusat. Gubernur Riau pun menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji mengupayakan pertemuan paling lambat 18 Juli.

Tak berselang lama, pada 24 Juni, aksi tandingan muncul dari kelompok masyarakat yang mendukung upaya penyelamatan gajah di TNTN serta langkah-langkah relokasi yang dilakukan Satgas PKH. Suara pro-kontra terus bergulir.

BACA JUGA: Kebun KKPA PT Sari Lembah Subur Anak Usaha Astra Agro Diduga Berdiri di Kawasan Hutan, Petani Terancam Rugi

Tanggal 2 Juli, masyarakat terdampak mengadukan persoalan ini ke Badan Aspirasi DPR RI. Dua hari berselang, pada 4 Juli, mereka juga menyampaikan laporan ke Komnas HAM, dengan tuduhan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Satgas PKH.

Sementara itu, Satgas PKH mulai mengambil langkah tegas. Penebangan terhadap kebun sawit ilegal di kawasan TNTN dilakukan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebun sawit yang diduga milik oknum anggota DPRD, dengan luas mencapai ratusan hektar.

Menanggapi perkembangan ini, Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) sekaligus Direktur AZ Law Office & Conflict Resolution, Ahmad Zazali, SH., MH., menilai langkah Satgas PKH sudah berada di jalur yang benar, namun belum sepenuhnya adil jika pemilik kebun sawit ratusan hektar tidak dikenai sanksi administratif berupa denda.

BACA JUGA: Sawit Rakyat Bangkit! BPDP dan Ditjenbun Bekali Pekebun Batubara Ilmu Kelas Dunia 

“Kami mendukung upaya penertiban, tetapi sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021, pemilik kebun sawit skala besar di kawasan hutan seharusnya dikenai sanksi administratif berupa denda,” ujar Zazali kepada InfoSAWIT, Rabu (9/7/2025).

PP 24 Tahun 2021, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), menurut Zazali, menekankan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum. Artinya, pendekatan pidana seharusnya menjadi langkah terakhir. Oleh sebab itu, penyelesaian kebun sawit ilegal di kawasan hutan dibagi dalam dua kategori.