ISPO Bisa Jadi Senjata Indonesia Hadapi EUDR, Prof. Ermanto: Bukti Kedaulatan Hukum di Sektor Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA — Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Guru Besar Bidang Hukum Ekonomi Universitas Jember, menegaskan bahwa Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) memiliki kapasitas dan potensi besar untuk memenuhi standar keberlanjutan global, termasuk European Union Deforestation Regulation (EUDR). Menurutnya, ISPO bukan sekadar instrumen sertifikasi, tetapi bukti komitmen Indonesia dalam memastikan tata kelola sawit yang legal, transparan, dan berkelanjutan.

“ISPO adalah manifestasi kedaulatan hukum Indonesia dalam membangun sistem yang mampu bersaing di pasar global. Sistem ini memastikan setiap tetes minyak sawit diproduksi secara legal, dapat ditelusuri, dan bebas deforestasi,” tegas Prof. Ermanto dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, saat menjadi pembicara pada Talkshow ISPO dalam menghadapi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR), digelar di Booth Kemenko Pangan, Trade Expo Indonesia (TEI) Indonesia Convention Exhibition Center (ICE BSD), Jumat (17/10/2025).

Harmonisasi ISPO dan EUDR

Dalam upaya memperkuat posisi ISPO di tingkat internasional, berbagai pihak telah terlibat dalam proses harmonisasi antara ISPO dan EUDR melalui mekanisme Joint Task Force EU–Indonesia & Malaysia. Sejumlah hasil utama dari kerja kolaboratif tersebut meliputi, Gap Assessment ISPO–EUDR oleh European Forest Institute (EFI) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara standar ISPO dan regulasi EUDR.  Assurance System Evaluation Framework (ASEF) yang dikembangkan FAO dan Preferred by Nature sebagai alat untuk menilai kredibilitas sistem jaminan ISPO. Serta peningkatan kapasitas kelembagaan ISPO, termasuk penguatan peran lembaga sertifikasi dan pelatihan auditor.

BACA JUGA: Petani Sawit Tergabung di SPKS Minta Presiden Prabowo Lindungi Petani Sawit di Kawasan Hutan

Dokumen harmonisasi indikator yang menjadi acuan penyelarasan antara indikator ISPO dan persyaratan EUDR, terutama dalam aspek legalitas, traceability, hak masyarakat adat, dan prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation).

Proses harmonisasi ISPO dan EUDR tidak bisa berdiri sendiri. Prof. Ermanto menekankan pentingnya dukungan multi-pihak — mulai dari pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil (CSO), hingga akademisi.

“Dengan dukungan politik yang kuat dan komitmen bersama, ISPO akan semakin diakui sebagai sistem nasional yang kredibel di mata dunia,” ujarnya.

BACA JUGA: Perlindungan Baru dari MK: Masyarakat di Kawasan Hutan Kini Tak Bisa Dijerat Sanksi

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan antara lain, Analisis kesenjangan ISPO–EUDR dan presentasi hasil di forum Joint Task Force. Pengembangan dan uji coba ASEF untuk sistem sertifikasi ISPO. Revisi regulasi dan penguatan kelembagaan ISPO. Pembentukan aliansi strategis lintas pemangku kepentingan. Serta komunikasi aktif capaian ISPO kepada mitra internasional.