InfoSAWIT, JAKARTA — Upaya memperkuat pemahaman publik terhadap mekanisme pasar karbon di Indonesia terus digalakkan. PT Penabulu Upacaya Semesta menggelar webinar nasional bertajuk “Mengenal Ekosistem Pasar Karbon: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia” sebagai wadah edukasi dan dialog lintas sektor mengenai masa depan ekonomi hijau dan kebijakan iklim nasional.
Dalam pemaparannya, Dr. I Wayan Susi Dharmawan, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menegaskan bahwa Indonesia kini memasuki fase krusial dalam membangun sistem perdagangan karbon yang kredibel dan berintegritas.
Pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemerintah menyiapkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang berdiri terpisah dan beroperasi secara real-time untuk menjamin transparansi serta mencegah double counting dalam transaksi karbon.
BACA JUGA: ISPO Bisa Jadi Senjata Indonesia Hadapi EUDR, Prof. Ermanto: Bukti Kedaulatan Hukum di Sektor Sawit
“Skema crediting menjadi mekanisme yang paling mudah diimplementasikan karena telah dikenal luas oleh pelaku bisnis dan tidak memerlukan regulasi yang rumit,” ujar Dr. Wayan, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Minggu (19/10/2025).
Ia menambahkan, sistem ini membuka peluang besar bagi berbagai sektor — mulai dari kehutanan, energi, hingga pertanian — untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan di tingkat nasional maupun internasional.
Lebih jauh, Dr. Wayan menyoroti pentingnya integritas data, kesiapan kelembagaan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan potensi mencapai 70% dari total transaksi unit karbon global, atau sekitar Rp 8.000 triliun, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemain utama di pasar karbon dunia — asalkan tata kelola dan pengawasan berjalan dengan baik serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Dari Potensi Ekonomi Menuju Keadilan Iklim
Sementara itu, Dr. Dadan Mulyana, Peneliti Senior bidang Kehutanan, menekankan bahwa perdagangan karbon tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai keadilan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Perlindungan Baru dari MK: Masyarakat di Kawasan Hutan Kini Tak Bisa Dijerat Sanksi
Menurutnya, pasar karbon di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) menyimpan peluang besar, antara lain, Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pengelola hutan melalui kredit karbon; Menarik investasi hijau dari sektor swasta dan lembaga keuangan global; Mendorong inovasi teknologi pemantauan emisi yang transparan dan efisien; serta Mendukung pencapaian target iklim nasional seperti FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060.
