IPOC 2025: Kementan Gaspol Hilirisasi Sawit, Target Produksi 100 Juta Ton di 2045

InfoSAWIT, NUSA DUA – Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri kelapa sawit nasional melalui peningkatan produktivitas, percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR), dan hilirisasi yang berorientasi pada kesejahteraan petani.

Dalam paparannya di Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 and Price Outlook 2026, Kamis (13/11/2025), Roni menyebutkan bahwa sektor kelapa sawit masih menjadi tulang punggung ekspor pertanian Indonesia. “Kita harus akui, ekspor pertanian Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh kelapa sawit. Pada tahun 2024, nilai ekspor sawit mencapai US$ 19,6 miliar,” ungkapnya pada acara yang dihadiri InfoSAWIT, itu.

Selain sebagai penyumbang devisa utama, Roni menegaskan, industri sawit juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. “Dari sektor ini, tercatat lebih dari 4,2 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 12 juta tenaga kerja tidak langsung terlibat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sawit bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang menopang kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Uji Coba B50 Siap Diperluas, ESDM Tetap Perhatikan Hasil Evaluasi uji Lapangan dan Keekonomian

Dorongan PSR dan Penguatan SDM Perkebunan

Roni mengakui bahwa realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga tahun 2025, capaian PSR baru sekitar 19% dari target nasional. “Fluktuasi realisasi PSR ini terjadi sejak 2017. Kami melakukan analisis mendalam untuk mencari penyebabnya. Salah satu kendalanya adalah kekhawatiran petani terhadap proses audit dan birokrasi yang rumit,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Kementan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) dan aparat penegak hukum guna memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi petani peserta PSR. “Kami sedang menyiapkan aplikasi khusus agar petani lebih yakin bahwa program ini aman dan transparan. Kami juga membuka kerja sama dengan BULOG untuk mendukung petani di masa tanam dengan komoditas cepat panen seperti padi gogo dan jagung,” imbuhnya.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas SDM dan tata kelola perkebunan menjadi fokus utama. “Kita perlu memperkuat ekosistem, memperbaiki manajemen kebun, dan memastikan kemitraan usaha berjalan berkelanjutan,” katanya.

BACA JUGA: Edy Martono: Industri Sawit Indonesia Terbukti Tangguh, Kini Saatnya Bertransformasi Menuju Sawit Berkelanjutan Global

Hilirisasi dan Swasembada Energi 2045

Abdul Roni menegaskan bahwa arahan Presiden dan Menteri Pertanian berfokus pada dua hal besar, peningkatan devisa negara dan pengurangan kemiskinan melalui hilirisasi perkebunan.
“Kita tengah menyiapkan arah pengembangan sawit hingga 2045 dengan target produksi 100 juta ton. Skema ini mencakup tambahan areal tanam sekitar 3 juta hektare, serta percepatan pembangunan industri hilir seperti biodiesel, bio-polietilen glikol, dan minyak goreng,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran besar untuk mewujudkan kemandirian energi berbasis sawit. “Tahun depan, perkebunan akan mendapat dukungan anggaran sekitar Rp20 triliun, dan bila dijumlahkan dengan investasi yang sudah disiapkan, total nilainya bisa mencapai Rp200 triliun,” katanya.

BACA JUGA: Wamenlu: Standar Keberlanjutan Harus Bersifat Universal, Bukan Hanya Nilai Barat

Program ini juga diharapkan dapat mendorong tercapainya swasembada gula dan energi pada 2026, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia.