DJP Intensifkan Kepatuhan Pajak Sektor Sawit, Menkeu Purbaya: “Industri Ini Tetap Tulang Punggung Ekonomi”

InfoSAWIT, JAKARTA — Upaya pemerintah memperkuat kepatuhan perpajakan di sektor kelapa sawit kembali ditegaskan melalui Sosialisasi Kewajiban Perpajakan yang digelar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP. Sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 wajib pajak strategis hadir dalam kegiatan yang menjadi bagian dari penguatan tata kelola fiskal sektor sawit — salah satu kontributor utama perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka acara dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi dunia usaha dalam menjaga integritas sistem perpajakan. Kehadirannya yang tidak terjadwal mendapat perhatian tersendiri dari peserta.

“Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujar Purbaya, sambil menekankan bahwa sosialisasi ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan negara.

BACA JUGA: Kementan Tegaskan Komitmen ISPO Perkuat Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesetaraan Gender di Industri Sawit

Menanggapi operasi gabungan Kemenkeu–Polri yang mengungkap penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku usaha.

“Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya, dalam keterangan resmi diperoleh InfoSAWIT, Rabu (3/12/2025).

Ia menekankan bahwa pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang adil dan sehat. Kebijakan fiskal, kata dia, diarahkan agar memberi manfaat bagi pelaku industri sekaligus memperkuat penerimaan negara.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 3 – 9 Desember 2025 Turun Rp 10,66 per Kg 

“Teman-teman dunia usaha, mohon kerja samanya demi kelancaran kita semua dan untuk memaksimalkan kontribusi Anda bagi negara ini,” ujarnya.

DJP Soroti Dugaan Under-Invoicing dan Faktur Fiktif

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, dalam paparannya, mengungkap bahwa setelah pengungkapan kasus pelanggaran ekspor terbaru, DJP telah mengidentifikasi dugaan ketidaksesuaian lain di sektor sawit. Temuan tersebut mencakup praktik under-invoicing hingga penggunaan faktur fiktif atau transaksi berbasis TBTS.

“Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” kata Bimo.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Selasa (2/12), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Menanjak

Ia menegaskan komitmen pemerintah memperkuat tata kelola industri sawit agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga daya saing Indonesia di pasar global.