“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” tambahnya.
DJP menegaskan akan menjalankan pengawasan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi. Ruang dialog dengan pelaku usaha tetap dibuka agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan efektif dan konstruktif.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Herry Muryanto dan Novel Baswedan, serta perwakilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dari Kejaksaan RI, termasuk Dedie Tri Haryadi, Direktur HAM Kejaksaan RI. (T2)
