InfoSAWIT, JAKARTA – Isu kelapa sawit seolah tak pernah lepas dari tudingan negatif. Mulai dari perusakan hutan, penyebab banjir, hingga rakus air, sawit kerap dijadikan kambing hitam atas berbagai persoalan lingkungan. Pertanyaannya, sejauh mana tuduhan itu benar, dan di mana peran kebijakan pemerintah dalam meluruskan persoalan?
Tidak dapat dipungkiri, ada oknum pengusaha sawit yang membuka lahan dengan cara merusak hutan. Namun, menempatkan kesalahan segelintir pihak sebagai representasi seluruh industri sawit—termasuk perkebunan rakyat—jelas tidak adil. Sawit telah terbukti menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi dan menjadi penopang utama kesejahteraan jutaan petani di Indonesia.
Secara ekologis, kebun kelapa sawit kerap disandingkan secara negatif dengan hutan. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, fungsi lingkungan keduanya tidak sepenuhnya bertolak belakang. Dalam hal produksi oksigen (O₂), kebun sawit justru lebih unggul, meski total respirasi karbon dioksida (CO₂) hutan memang lebih tinggi. Artinya, secara fungsi ekologis dasar, sawit dan hutan memiliki peran yang relatif sebanding.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun Pada Senin (15/12), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Ditutup Melemah
Di tingkat lapangan, kebun sawit modern juga menerapkan berbagai praktik konservasi tanah dan air. Pembuatan rorak, benteng tanah, saluran drainase, hingga gawangan untuk penumpukan pelepah merupakan praktik umum yang bertujuan menahan air dan mencegah erosi. Sistem perakaran sawit yang menyebar ke samping hingga belasan meter turut memperkuat struktur tanah dan menekan risiko longsor maupun erosi.
Namun demikian, sawit tetap dituding sebagai penyebab banjir. Tuduhan ini sebenarnya mudah dipatahkan secara ilmiah. Dari sisi hidrologi, nilai evapotranspirasi sawit dan hutan relatif sama, berkisar 4–5 milimeter per hari. Air hujan yang jatuh juga sama-sama tertahan oleh tajuk daun sebelum mencapai permukaan tanah, sehingga aliran permukaan justru melambat, bukan dipercepat.
Dalam pembukaan lahan sawit yang sesuai kaidah, penanaman legume cover crop atau tanaman penutup tanah menjadi kewajiban. Tanaman ini mampu menahan air, memperkaya nitrogen tanah, dan mengurangi limpasan air permukaan. Masalah muncul bukan pada sawitnya, melainkan pada praktik yang melanggar kaidah teknis dan minim pengawasan.
BACA JUGA: Menyibak Kuasa Negara di Balik Sengkarut Hak Tanah
Ironisnya, pengawasan justru lebih sering dibebankan kepada perkebunan rakyat, sementara perkebunan besar—termasuk yang dikuasai asing—luput dari kontrol yang ketat. Pemerintah bahkan belum optimal mengenakan skema production sharing atau profit sharing atas pemanfaatan tanah dan air oleh perkebunan skala besar. Jika terjadi kerusakan lingkungan, semestinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada petani kecil.
Tuduhan lain yang tak kalah kontradiktif adalah sawit disebut rakus air. Faktanya, kebutuhan air sawit per hari tetap berada pada kisaran 4–5 milimeter, sama dengan banyak tanaman tahunan lainnya. Keunggulan sawit justru terletak pada sistem perakarannya yang lebih dalam, sehingga lebih tahan terhadap defisit air dibanding tanaman pangan seperti jagung atau sayuran. Dalam kondisi kering ekstrem, sawit memang mengalami penurunan produksi, namun tidak serta-merta mati.
Isu lingkungan lainnya adalah gangguan terhadap habitat satwa liar seperti gajah dan orangutan. Tuduhan ini memiliki dasar jika pembukaan lahan dilakukan tanpa perencanaan. Namun, dengan perencanaan tata ruang yang baik, termasuk penyediaan koridor satwa atau enclave konservasi, konflik manusia dan satwa dapat diminimalkan.
BACA JUGA: DJP Buka Akses Data Lintas Instansi, Perketat Pengawasan Minerba dan Sawit
Jika dibandingkan secara regional, luas kebun sawit Indonesia bahkan belum mencapai satu persen dari total luas wilayah nasional. Bandingkan dengan Malaysia yang luas kebun sawitnya mencapai lebih dari 17 persen, sementara luas hutannya justru dua kali lipat Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa narasi deforestasi akibat sawit di Indonesia kerap dibesar-besarkan dan tidak sepenuhnya akurat.
Yang justru patut disorot adalah rendahnya produktivitas sawit Indonesia dibanding Malaysia. Dengan produktivitas sekitar 3,05 ton per hektare, Indonesia tertinggal dari Malaysia yang mencapai 3,41 ton per hektare. Ini mencerminkan persoalan serius dalam pengelolaan, perawatan, dan pemupukan—bukan keterbatasan lahan.
